Samarinda, Klausa.co – Ali Fitri Noor dilantik Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Samarinda masa periode 2023-2027. Pelantikan dilaksanakan di Balai Kota Samarinda, Selasa (31/01/23).
Andi Harun menyampaikan, tugas yang diemban Ali Fitri adalah menata pertumbuhan BPR sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui BPR. Selain itu, dewan pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja direktur dan jajaran BPR Samarinda.
“Saya ingin dewan pengawas membawa solusi di setiap permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan,” ucap Andi Harun dalam sambutannya.
Ia juga memaparkan, sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Ali Fitri. Yakni, membentuk kelompok kerja yang solid dan tangguh dalam hal pengelolaan keuangan. Juga cermat membidik potensi bisnis yang bisa dikembangkan untuk kemajuan Samarinda sebagai Kota Peradaban.
“Buat inovasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kerja,” sebut Andi Harun.
Andi Harun merasa perlu adanya kolaborasi dari berbagai unsur, seperti karyawan dengan pimpinan guna menciptakan iklim kerja yang produktif.
“Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, kompetensi terbaik, jika kita semua berkolaborasi dan sinergi, dipastikan mampu menghasilkan karya yang terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Ali Fitri yang juga Asisten III Sekda Samarinda menyebutkan, BPR Samarinda sudah berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat.
“Yang jelas kami akan mengawasi jalannya kegiatan perbankan tentunya yang dilakukan oleh direksi BPR,” ungkap Ali Fitri Noor.
Ali Fitri Noor mengaku optimis dapat memberikan inovasi guna membantu mengelola BPR kedepannya. Menurutnya dengan adanya arahaan dari Wali Kota, pihaknya harus melakukan inovasi rencana kerja dengan kondisi objektif ekonomi kota.
Sebagai perusahaan daerah yang merupakan instrumen bisnis yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda, Ali Fitri akan mendorong BPR sebagai badan usaha. Bekerjasama dengan usaha-usaha yang menguntungkan bersama perusda lain untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
“Ada dia hal yang akan diperhatikan, pertama kita melihat pasar, melakukan inovasi, mengembangkan tata kelola di perusahaan. Saya coba mengubah sistem dan meninjau kembali suku bunga yang diberlakukan,” pungkasnya. (Mar/Fch/Klausa)
