Samarinda, Klausa.co – Kekayaan Kalimantan Timur (Kaltim) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi masyarakatnya. Persoalan infrastruktur hingga akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang dirasakan di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Mirni Mawarni, saat melakukan serap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis (27/8/2026).
Menurut Aji Mirni, kesenjangan tersebut terasa kontras ketika melihat posisi Kaltim sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, kondisi di lapangan belum selalu mencerminkan predikat sebagai daerah kaya.
Ia menyinggung persoalan jalan yang masih rusak di sejumlah wilayah. Pengalaman tersebut bahkan membuatnya prihatin ketika membandingkan fasilitas yang tersedia di daerah dengan pengalamannya selama menempuh pendidikan di Jakarta.
“Jalan hancur, hancur banget. Dari situlah saya selalu bersedih. Karena saya kan kuliah di Jakarta, dengan fasilitas yang lengkap. Di Jakarta itu yang namanya orang Kaltim gaungnya kaya. Tapi kaya kan kulitnya,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyangkut infrastruktur. Akses pendidikan juga dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi amanat wajib belajar 12 tahun.
Aji mencontohkan masih adanya desa di wilayah Kaltim yang fasilitas pendidikannya hanya tersedia hingga jenjang SMP. Kondisi itu dinilai ironis mengingat Kaltim memiliki sumber daya alam yang besar dan menjadi salah satu penyumbang penting bagi perekonomian Indonesia.
“Undang-undang pendidikan 12 tahun wajib belajar itu sudah puluhan tahun. Tapi kenyataannya di Kaltim sebagai daerah kaya masih banyak desa yang hanya memiliki sampai SMP,” ujarnya.
Bagi Aji, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang baik belum cukup apabila tidak diikuti pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten. Karena itu, keberadaannya di DPD RI tidak hanya diarahkan untuk menyerap aspirasi, tetapi juga membawa persoalan daerah ke tingkat pusat.
“Berbicara, bersuara itu tidak cukup, harus ada action. Tapi action ini kadang sulit. Kami sebagai anggota DPD lebih menyerap aspirasi, berdiskusi dengan pemerintah dalam rapat kerja, kemudian lahir regulasi,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat persoalan dalam implementasi berbagai regulasi. Menurutnya, aturan yang sudah disusun kerap tidak berjalan maksimal karena lemahnya konsistensi maupun pengawasan.
“Regulasi ini kadang-kadang tidak dijalankan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri. Kelemahan dari kita adalah konsistensi dalam regulasi itu masih lemah. Undang-undang berbicara bagus, tapi implementasi kadang-kadang lemah. Pengawasan juga lemah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Aji Mirni juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku tidak berada pada posisi untuk menolak program tersebut secara keseluruhan karena melihat langsung manfaatnya bagi sebagian masyarakat.
Ia bercerita sempat menemui pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, program tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan khusus.
“Saya mau berteriak menolak MBG, saya enggak bisa. Karena saya menghadapi kondisi yang seperti itu,” ujarnya.
Manfaat serupa, kata Aji, juga dirasakan sejumlah keluarga dan anak sekolah. Ada anak yang sebelumnya tidak terbiasa sarapan dan akhirnya mendapatkan makanan di sekolah melalui program tersebut. Karena itu, ia menilai persoalan MBG lebih tepat diarahkan pada pembenahan sistem dan penguatan pengawasan.
“Kalau saya bilang MBG ini bisa ada, tapi kita benahi sistem. Dan harus ada peningkatan pengawasan dari semuanya. Karena kalau dihapus total, sudah banyak orang yang berharap dengan MBG ini,” katanya.
Selain MBG, Aji Mirni turut menyinggung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Untuk KDMP, ia mengaku masih perlu melihat lebih jauh pelaksanaannya sebelum memberikan penilaian.
Sementara terkait Sekolah Rakyat, ia menyebut program tersebut sebagai salah satu kebijakan yang menurutnya cukup baik setelah melihat langsung pelaksanaannya.
Di sisi lain, ia menilai program pemerintah seharusnya juga mampu menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah. Salah satunya melalui penyerapan produk pertanian lokal untuk kebutuhan program pemerintah.
“Di sisi MBG, saya kemarin sempat ke tempat tani Kutai Kartanegara. Ternyata mereka bersyukur produk hasil pertanian mereka habis,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Kaltim, Abdurrahman Amin mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan senator dengan insan pers. Menurutnya, wartawan memiliki posisi strategis karena tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyaring dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.
“Semoga dari apa yang nanti diserap oleh Ibu Aji Mirni Mawarni benar-benar bisa menjadi bahan perjuangan beliau memperjuangkan Kalimantan Timur di Senayan,” kata Abdurrahman.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Kaltim, mulai dari pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalurkan. Menurut Abdurrahman, kondisi tersebut turut memberi tekanan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha media.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tapi yang jauh lebih penting terjadi interaksi antara apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman dan kemudian apa yang disarankan oleh Ibu Aji Mirni,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
