Samarinda, Klausa.co – Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi di ruang digital, peran pers kembali ditekankan sebagai penyangga utama akurasi dan rasionalitas publik. Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengingatkan kembali fungsi strategis media.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai, tantangan pers hari ini tidak lagi sekadar soal kecepatan, melainkan ketepatan dan kedalaman informasi. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui pemberitaan yang berbasis data dan fakta.
“Di era digital yang serba cepat, insan pers dituntut terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman,” ujar Rudy Mas’ud, pada Senin (9/2/2026).
Dia menegaskan, akurasi menjadi fondasi utama keberlangsungan media. Tanpa itu, pers berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Karena itu, Rudy mendorong media di Bumi Etam agar tetap konsisten menghadirkan laporan yang berimbang dan terverifikasi.
“Pemberitaan yang faktual dan berbasis data akan membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh, sekaligus menciptakan iklim informasi yang sehat,” katanya.
Lebih jauh, Rudy juga melihat pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam menyampaikan program pembangunan dan kebijakan publik. Kolaborasi yang sehat, menurutnya, akan memperkuat transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menyampaikan apresiasi atas kontribusi pers dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Peran pers sangat vital. Tanpa media, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah, termasuk program dan kebijakan yang dijalankan,” ujarnya.
Irene menambahkan, hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan media menjadi kebutuhan bersama, terlebih di tengah meningkatnya literasi publik dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial.
“Kami terbuka terhadap kritik, koreksi, dan masukan dari masyarakat. Itu menjadi bagian dari evaluasi agar kinerja pemerintah ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
