Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengingatkan pemerintah provinsi soal pekerjaan rumah yang terus berulang. Hal tersebut tak lain soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, tetapi tak kunjung dikelola secara maksimal. Teguran itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menilai lemahnya optimalisasi PAD berimbas langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah.
Firnadi menegaskan, Bumi Etam memiliki sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya alam yang seharusnya mampu menjadi lokomotif penerimaan daerah. Mulai dari pertambangan, energi, hingga aktivitas industri turunan. Semua sektor itu, katanya, menyimpan ruang besar untuk ditarik sebagai pajak dan retribusi daerah.
“PAD ini peluang legal yang harus dimanfaatkan. Dengan sumber daya yang kita punya, penerimaan daerah seharusnya bisa jauh lebih optimal,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Salah satu titik paling rawan adalah pajak alat berat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK 2024), Kaltim diperkirakan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp50 miliar hanya dari sektor tersebut. Nilainya setara dengan membangun jalan sepanjang lima kilometer. Menurut Firnadi, kebocoran ini adalah bukti bahwa pengawasan dan penarikan pajak belum berjalan efektif.
Dia juga menyebutkan bahwa pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) industri masih jauh dari maksimal. Jika seluruh perusahaan menjalankan kewajiban pajaknya secara penuh, kata Firnadi, pendapatan provinsi akan mengalami kenaikan signifikan.
Saat ini, PAD Kaltim berada di kisaran Rp10 triliun atau hampir separuh total APBD. Meski terlihat besar, Firnadi menilai angka itu belum mencerminkan potensi riil daerah. Sejumlah sektor lain yang dapat menjadi sumber penerimaan baru justru belum tersentuh secara serius.
Kegiatan seperti bongkar muat, jasa pemanduan kapal, hingga tarif tambat ponton di alur sungai dinilai masih longgar pengelolaannya. Padahal, jika digarap konsisten, layanan-layanan tersebut dapat menjadi sumber PAD yang stabil.
“Masyarakat membutuhkan pembangunan. Itu hanya bisa tercapai jika seluruh potensi PAD digarap dengan serius dan optimal,” tegas politikus PKS itu. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
