Samarinda, Klausa.co – Upaya memperluas sumber pendapatan daerah kembali mencuat di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Legislator Karang Paci menilai alur sungai, yang selama ini lebih banyak berperan sebagai jalur transportasi, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi besar yang belum tergarap serius.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pemanfaatan sungai bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru jika dikelola secara terintegrasi. Ia menilai pemerintah daerah memiliki ruang luas untuk masuk melalui penguatan peran perusahaan daerah.
Hasanuddin mengungkapkan kondisi saat ini justru menunjukkan minimnya kontribusi sektor tersebut. Dari sepuluh jembatan yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah, hanya satu yang menghasilkan PAD. Sembilan lainnya masih berada di bawah pengelolaan swasta.
“Setiap kapal yang lewat sebenarnya punya potensi tarif penggolongan dan pemanduan. Kalau dikelola daerah, hasilnya bisa besar,” ujarnya usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Ia mendorong skema pengelolaan dilakukan melalui model satu pintu di perusahaan daerah, agar aliran pendapatan tidak terpecah dan bisa diserap optimal. Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil kembali peran pengelolaan aset sungai yang selama ini tercecer di berbagai pihak.
Selain jembatan, Hasanuddin menyoroti aktivitas Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa sebagai contoh konkret skala ekonomi yang selama ini tak disentuh PAD. Dalam satu bulan, sekitar 150 kapal melakukan aktivitas bongkar muat di kawasan tersebut.
Dengan asumsi tiap kapal memindahkan 75 ribu ton muatan dan biaya jasa mencapai Rp1 juta per ton, potensi nilainya dapat mendekati Rp7 triliun. “Dan itu baru satu sektor saja. Bayangkan kalau seluruh peluang ini dikelola daerah,” tegas Ketua DPRD yang akrab disapa Hamas.
DPRD Kaltim, kata dia, siap menindaklanjuti lewat penguatan regulasi. Pengaturan tarif penggolongan kapal yang melintas di bawah Jembatan Mahakam disebut akan menjadi langkah awal sebelum memperluas cakupan ke sektor lain.
“Kemandirian fiskal harus kita kejar. Regulasi dan kerja sama antarlembaga akan segera kami dorong,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
