Samarinda, Klausa.co – Hampir setahun pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji berjalan, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai arah kebijakan Pemerintah Provinsi mulai menunjukkan sinyal positif. Namun, tanpa perencanaan terpadu, berbagai program strategis berisiko berjalan sendiri-sendiri dan justru menekan keuangan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai fokus kebijakan Pemprov Kaltim saat ini mulai mengarah pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta upaya memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arah tersebut dinilai tepat, tetapi masih membutuhkan kerangka besar yang mampu menghubungkan seluruh program lintas perangkat daerah.
“Secara substansi arahnya sudah benar. Tapi yang belum terlihat kuat adalah desain perencanaan yang terintegrasi, sehingga seluruh OPD bergerak dalam satu tujuan yang sama,” kata Agusriansyah, pada Senin (5/1/2025).
Menurutnya, tanpa konsep payung yang jelas, efektivitas program akan sulit diukur. Bahkan, kebijakan prioritas berpotensi tumpang tindih atau saling membebani dari sisi anggaran.
Salah satu contoh yang disorot adalah kebijakan pendidikan gratis yang saat ini masih masuk kategori belanja non-wajib. Skema tersebut dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, sekaligus menggeser alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa.
Agusriansyah menekankan pentingnya mencari skema pembiayaan alternatif agar program prioritas tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL) dinilai bisa menjadi solusi untuk menekan beban fiskal.
“Kalau ada kebijakan yang bisa dikolaborasikan dengan dunia usaha melalui CSR atau TJSL, tentu ini akan membantu menjaga kesehatan fiskal daerah,” ujarnya.
Hal serupa juga ia sampaikan terkait program pemberian penghargaan bagi pengurus rumah ibadah. Tanpa dukungan pola kolaborasi lintas sektor yang jelas dan berbasis regulasi, keberlanjutan program dinilai rentan.
Dia menyoroti masih kuatnya pola kerja sektoral antar organisasi perangkat daerah. Padahal, banyak isu pembangunan membutuhkan keterlibatan beberapa OPD secara bersamaan, dengan target dan jadwal yang selaras.
“Masih terlihat OPD berjalan dengan rencana masing-masing. Untuk mencapai satu sasaran besar, seharusnya ada kerja kolektif yang terukur,” ucapnya.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong Pemprov segera menyusun peta jalan atau roadmap terpadu sebagai acuan pelaksanaan program prioritas lima tahunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Roadmap yang jelas akan memudahkan pengukuran capaian program, sekaligus memastikan kebijakan berjalan bersama dan tidak parsial,” tutup Agusriansyah. (Din/Fch/Klausa)
