Samarinda, Klausa.co – Upaya pemerintah pusat mendorong swasembada pangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Di Betapus, Kecamatan Samarinda Utara, petani masih berjibaku dengan persoalan cuaca tak menentu, banjir berulang, dan irigasi yang tak kunjung optimal.
Dua musim tanam sepanjang 2025 menjadi contoh. Sawah tadah hujan di kawasan itu terendam air, memaksa petani menanam ulang. Panen memang sempat dilakukan pada musim kedua, namun hasilnya jauh dari kata ideal.
“Dua kali tanam, dua-duanya bermasalah. Panen ada, tapi produksinya turun drastis,” kata Manajer Brigade Pangan Suluh Manuntung, Adung KS Utomo, Senin (12/1/2026).
Di Kota Tepian, terdapat dua Brigade Pangan yang digadang sebagai motor penguatan produksi beras. Selain Brigade Pangan Suluh Manuntung di Samarinda Utara, terdapat Brigade Afnan Sejahtera yang beroperasi di Kecamatan Sambutan.
Meski wilayah utara Samarinda kerap dihantam persoalan alam, Adung memastikan program Brigade Pangan tetap berjalan. Berbagai bantuan pemerintah telah diterima petani, mulai dari alat dan mesin pertanian, kapur lahan, benih, hingga obat-obatan pertanian.
“Alhamdulillah, hampir seluruh bantuan sudah kami terima dan dimanfaatkan,” ujarnya.
Namun, belum semua dukungan terealisasi. Bantuan mesin kombain dan drone pertanian masih tertunda dan baru dijanjikan akan disalurkan pada 2026.
Saat ini, Brigade Pangan Suluh Manuntung mengelola sekitar 210 hektare lahan sawah yang tersebar di Kelurahan Lempake, Tanah Merah, dan Sempaja Utara. Seluruh lahan ditanami padi varietas Mie Kongga, yang dikenal unggul dari sisi rasa meski produktivitasnya di bawah varietas Impari 32.
Sepanjang 2025, rata-rata produksi padi berada di kisaran 3,5 hingga 4 ton per hektare. Di Tanah Merah, target produksi bisa mencapai 4 hingga 5,5 ton per hektare, sementara Lempake masih berkutat di angka 3 hingga 4 ton.
Menurut Adung, capaian 7 hingga 8 ton per hektare sudah tergolong sangat baik untuk sawah tadah hujan. Masalah utama tetap pada pengelolaan air. Sawah masih sepenuhnya bergantung pada hujan, sementara jaringan irigasi belum bekerja maksimal. Waduk Benanga yang diharapkan menopang kebutuhan air pun belum bisa diandalkan.
“Kadang padi harus dikeringkan, tapi hujan terus turun. Begitu butuh air, justru tidak ada,” ujarnya.
Selain cuaca, distribusi pupuk yang kerap terlambat juga memengaruhi hasil panen. Meski stok dinilai cukup, penyalurannya sering tidak sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.
“Usia padi 7 sampai 10 hari itu krusial untuk pemupukan. Kalau terlambat, hasilnya pasti turun,” jelasnya.
Risiko gagal panen berdampak langsung pada kerugian petani. Biaya tanam per hektare mencapai Rp10-12 juta. Jika puluhan hektare terendam banjir, kerugian yang ditanggung pun membengkak. Pada panen ketiga 2025, sebagian gabah bahkan tidak terserap Bulog, memaksa petani menjual ke penggilingan secara mandiri.
“Petani butuh kepastian harga dan pasar. Kalau itu tidak ada, semangat menanam bisa turun,” tegas Adung.
Dari sisi sumber daya manusia, Brigade Pangan Suluh Manuntung hanya beranggotakan 15 orang, dengan mayoritas petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani muda masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Program Brigade Pangan ini sebenarnya dirancang untuk menarik anak muda. Konsepnya bagus, tapi butuh dukungan semua pihak,” katanya.
Menghadapi musim tanam berjalan, Adung mengaku belum berani memasang target tinggi. Panen diperkirakan berlangsung bertahap mulai awal Maret. Ia menilai, keberhasilan swasembada pangan tak cukup diukur dari angka produksi semata, melainkan dari sejauh mana persoalan mendasar petani benar-benar diselesaikan.
“Kami hanya bisa terus berusaha. Kalau gagal, setidaknya kita tahu masalahnya dan bisa mendorong solusi ke pemerintah,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
