Samarinda, Klausa.co – Penurunan drastis APBD Kutai Timur (Kutim) untuk tahun 2026 memantik peringatan baru dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Legislator Dapil VI, Syarifatul Sya’diah, menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan beban pembangunan sepenuhnya bergantung pada anggaran yang terus menyusut. Apalagi ketika masih banyak wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang minim fasilitas dasar.
Dari Rp9,8 triliun pada 2025, APBD Kutim merosot ke Rp5,7 triliun pada 2026. Situasi ini dianggap kritis karena sejumlah kecamatan terpencil seperti Sandaran masih kekurangan infrastruktur paling mendasar. Jalan layak, listrik stabil, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai masih perlu diberikan perhatian.
“Wilayah terpencil tidak boleh menjadi korban dari ketatnya anggaran. Pelayanan dasar tetap wajib dipenuhi,” tegas Syarifatul, Kamis (4/12/2025).
Ia menilai saatnya perusahaan tambang, yang selama ini menikmati keuntungan besar dari wilayah Kutim, mesti ikut mengambil porsi lebih besar dalam pembangunan daerah terpencil. Menurutnya, CSR yang hanya berputar di sekitar lingkar tambang tidak cukup untuk menjawab ketimpangan antarwilayah.
“CSR harus diarahkan lebih luas, bukan hanya ke daerah operasi. Banyak wilayah yang benar-benar membutuhkan sentuhan pembangunan,” kata Syarifatul.
Momentum efisiensi anggaran, menurutnya, juga harus dibarengi pembersihan kegiatan seremonial pemerintahan yang dianggap tidak produktif. Anggaran semacam itu sebaiknya dialihkan ke belanja modal yang langsung berpengaruh pada layanan publik.
Ia menambahkan bahwa percepatan penyelesaian Jembatan Nibung, penghubung penting Kutim dan Berau, perlu didorong sebagai proyek prioritas demi membuka isolasi warga pesisir.
“Warga sudah menunggu lama. Proyek ini tidak boleh kembali tertunda,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Syarifatul menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah-swasta menjadi satu-satunya jalan realistis untuk mempersempit jurang pembangunan di wilayah timur Kaltim. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
