Samarinda, Klausa.co – Di tengah pertumbuhan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru Indonesia, salah satu persoalan mendesak masih membayangi: krisis pelayanan kesehatan dasar. Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dengan tegas menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di seluruh pelosok provinsi ini.
“Puskesmas adalah benteng pertama masyarakat saat mereka membutuhkan layanan kesehatan. Tapi jika benteng ini goyah, bagaimana masyarakat bisa merasa terlindungi?” kata Ananda dalam sebuah pertemuan.
Dari 188 Puskesmas yang tersebar di Kaltim, sebanyak 48 fasilitas menghadapi kekurangan tenaga medis serius. Beberapa Puskesmas bahkan kekurangan hingga sembilan tenaga kesehatan esensial, seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga ahli farmasi dan gizi. Kondisi ini, menurut Ananda, bukan hanya menghambat layanan, tetapi juga membahayakan nyawa masyarakat di wilayah terpencil.
“Bayangkan jika seorang ibu di daerah pelosok harus melahirkan tanpa didampingi bidan atau ketika pasien sakit parah tak menemukan dokter yang tersedia. Situasi ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ananda juga menyoroti persoalan aksesibilitas. Menurutnya, kondisi jalan yang sulit ditempuh menuju Puskesmas membuat masyarakat makin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tepat waktu.
Ia menyerukan pemerintah daerah untuk bertindak cepat, termasuk dengan mempercepat rekrutmen tenaga medis, memastikan distribusi yang merata, dan menyediakan insentif menarik agar tenaga medis bersedia bertugas di daerah terpencil.
“Kita butuh kebijakan yang berani, bukan sekadar tambal sulam. Insentif yang layak itu bukan hanya soal upah, tapi juga fasilitas penunjang bagi para tenaga medis,” ujarnya.
Dalam upayanya, Ananda berkomitmen menggandeng dinas kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terbaik. Ia juga menyebut perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebagai langkah strategis.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kita di DPRD tidak akan tinggal diam. Ini soal kemanusiaan,” tutupnya. (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
