Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih menahan sejumlah belanja daerah sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan pendapatan pada APBD 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar pemerintah tidak meninggalkan beban utang kepada pemimpin yang akan datang.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut pria yang akrab disapa AH itu, pemerintah sengaja mengambil langkah konservatif agar tidak membebani pemerintahan berikutnya dengan utang daerah.
“Target saya, kami tidak ingin estafet kepemimpinan Kota Samarinda nanti mewarisi utang. Tidak adil jika utang dibuat pada masa pemerintahan sekarang, tetapi menjadi beban bagi pemerintahan setelahnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tekanan terhadap APBD 2026 dipicu oleh realisasi pendapatan yang lebih rendah dari proyeksi. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah.
Atas kondisi itu, Pemkot Samarinda memilih mengendalikan belanja dengan menunda pelaksanaan sejumlah kegiatan yang meski telah tercantum dalam APBD, namun belum berjalan.
“Kalau dananya belum masuk, jangan dilaksanakan dulu walaupun sudah ada di APBD. Tujuannya agar kondisi APBD tahun depan tetap sehat,” katanya.
Andi Harun menilai langkah tersebut jauh lebih bertanggung jawab dibanding harus menutup kekurangan anggaran melalui skema utang yang berpotensi menjadi beban jangka panjang.
Dia juga menegaskan pentingnya perubahan pola penyusunan APBD. Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan tren pendapatan tahun-tahun sebelumnya karena banyak faktor yang memengaruhi penerimaan daerah, mulai dari kondisi ekonomi nasional, inflasi, daya beli masyarakat hingga kebijakan pemerintah pusat.
Makanya, penyusunan program dan target pendapatan harus dilakukan secara lebih realistis dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat serta memperhitungkan berbagai risiko fiskal.
Meski menghadapi tantangan tersebut, AH menyebut pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mencatat hasil yang sangat baik. Secara agregat, realisasi program mencapai sekitar 99,98 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, pengawasan Inspektorat, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi pengawasan DPRD, serta partisipasi masyarakat.
Kendati demikian, dia menegaskan capaian tinggi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Seluruh catatan evaluasi dari Inspektorat, BPK maupun DPRD akan tetap menjadi bahan perbaikan agar kualitas perencanaan dan tata kelola keuangan daerah terus meningkat. (Din/Fch/Klausa)
