Samarinda, Klausa.co – Komentar bernada sinis yang diduga ditulis seorang dokter yang diketahui bertugas di salah satu rumah sakit daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap unggahan pasien di media sosial berujung pada pemeriksaan. Persoalan itu menjadi perhatian setelah pasien yang menjadi objek komentar tersebut meninggal dunia.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihak rumah sakit telah menjatuhkan sanksi terhadap pegawai tersebut. Namun, persoalan tidak berhenti pada sanksi internal rumah sakit. Andi Harun meminta Inspektorat Samarinda turun tangan untuk memastikan apakah tindakan tersebut juga masuk dalam ranah pelanggaran disiplin kepegawaian.
“Saya sudah mendapat informasi bahwa rumah sakit telah memberikan sanksi. Tapi saya minta Inspektorat melihat lebih jauh, apakah ada aspek kedisiplinan pegawai yang juga harus ditindaklanjuti,” kata Andi Harun, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan agar penanganan kasus tidak hanya berhenti pada keputusan internal rumah sakit. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Inspektorat diminta memberikan rekomendasi sesuai aturan yang berlaku bagi aparatur pemerintah.
Andi Harun menegaskan, konsekuensi penggunaan media sosial tidak dapat dipisahkan dari status seseorang sebagai bagian dari pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda lebih cermat menjaga sikap, termasuk ketika menggunakan akun pribadi.
“Ruang pribadi di media sosial tetap punya konsekuensi ketika kita berstatus sebagai aparatur pemerintah. Karena itu, setiap pegawai harus memahami batas dan menjaga cara berkomunikasi,” ujarnya.
Menurutnya, pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada dokter atau tenaga kesehatan. Seluruh ASN maupun pegawai yang bekerja di lingkungan Pemkot Samarinda diminta menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi.
“Ini bukan hanya pelajaran untuk tenaga kesehatan. Semua pegawai Pemkot Samarinda harus lebih bijak bermedia sosial karena apa yang dilakukan secara pribadi bisa saja berdampak pada kepercayaan terhadap institusi,” katanya.
Andi Harun menganggap sorotan publik dan pemberitaan media terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap pemerintah.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi dan disampaikan berdasarkan fakta, tentu itu menjadi masukan penting bagi kami untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola,” ucapnya.
Evaluasi kemudian tidak hanya diarahkan kepada pegawai yang diduga memberikan komentar. Andi Harun juga meminta Dinas Kesehatan Samarinda membenahi tata kelola rumah sakit daerah secara menyeluruh.
Kepala Dinas Kesehatan diminta mengevaluasi manajemen, standar operasional prosedur (SOP), hingga pola pembinaan dan pengawasan terhadap direksi serta seluruh pegawai rumah sakit.
Pemkot Samarinda kini menunggu hasil tindak lanjut Inspektorat untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran disiplin kepegawaian. Jika terbukti, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan hanya melihat persoalannya dari individu. Saya minta tata kelola rumah sakit juga dievaluasi, mulai dari manajemen, SOP, sampai pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
