Samarinda, Klausa.co – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase yang kian mengkhawatirkan. Hingga 21 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat 1.470 kejadian kebakaran dengan total luasan mencapai 6.333 hektare.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan angka tersebut merupakan hasil pencatatan kejadian kebakaran yang ditemukan di lapangan. Data itu berbeda dengan jumlah hotspot yang diperoleh melalui pemantauan satelit.
“Kalau kita lihat, kejadian yang terjadi sampai dengan kemarin sudah mencapai 1.470 titik kebakaran. Ini bukan lagi hotspot, tetapi kejadian kebakaran dengan luasan 6.333 hektare,” kata Buyung, Selasa (22/9/2026).
Angka tersebut masih bersifat dinamis. BPBD Kaltim masih menerima pembaruan laporan dari BPBD kabupaten dan kota se-Kaltim.
Dari sisi luasan, Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi wilayah dengan area terbakar terbesar. Sementara jika dihitung berdasarkan jumlah kejadian, Paser berada di posisi tertinggi dengan 371 kejadian, disusul Kukar sebanyak 226 kejadian.
Lonjakan karhutla terlihat dalam dua bulan terakhir. Hingga akhir Agustus 2026, akumulasi lahan yang terbakar sejak awal tahun tercatat sekitar 3.828 hektare.
Dari angka tersebut, sekitar 3.300 hektare justru terbakar sepanjang Agustus. Memasuki September, laju kebakaran belum menunjukkan tanda mereda.
Hingga 21 September, luasan lahan yang terbakar selama September telah mencapai sekitar 2.500 hektare. Kondisi ini membuat September berpotensi menjadi bulan dengan tekanan karhutla yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
“Jadi memang ada potensi, bulan September ini lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, terutama kalau dibandingkan dengan Agustus,” ujar Buyung.
Menurut dia, kondisi kemarau yang diperkuat fenomena El Nino membuat vegetasi semakin kering. Kondisi tersebut meningkatkan potensi lahan mudah terbakar sekaligus memperbesar dampak asap yang ditimbulkan.
Dampak karhutla juga terasa pada kualitas udara. BPBD mencatat kondisi atmosfer pada 15-19 September menyebabkan asap yang berada di lapisan atas atmosfer turun ke permukaan.
Kondisi tersebut membuat kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Samarinda. Buyung menjelaskan kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran besar di wilayah Samarinda dan sekitarnya.
“Jadi bukan karena pada saat itu kebakaran yang ada di wilayah Samarinda atau sekitarnya sedang besar, tetapi akibat turunnya asap yang ada di atmosfer,” jelasnya.
Untuk menekan dampak kekeringan dan karhutla, operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilakukan sejak 15 September.
Namun, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
“Kalau potensi awan sudah ada, teman-teman langsung melakukan sortie. Ada bibit awan sekecil apa pun yang berpotensi, langsung disebar NaCl atau garam,” katanya.
Persoalan yang muncul akibat kemarau tidak berhenti pada karhutla dan asap. Kekeringan mulai memberi tekanan terhadap sektor pertanian serta ketersediaan air bersih masyarakat.
Data Dinas Pangan Kaltim menunjukkan lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai sekitar 2.700 hektare pada Agustus. Angka tersebut bertambah sekitar 2.620 hektare pada September.
Di Samarinda, distribusi air bersih mulai dilakukan ke sejumlah wilayah. Di antaranya Palaran, Simpang Pasir, Lempake dan Tanah Merah.
Langkah tersebut dilakukan setelah sumber air masyarakat di kawasan tersebut mengalami penurunan akibat kondisi kemarau.
“Jadi kebakaran ini bukan lagi hanya soal kebakaran dan asap, tetapi sudah menjadi efek kekeringan, baik kekeringan lahan maupun kekurangan air bersih,” tutur Buyung.
Penanganan karhutla juga diperkuat dengan operasi water bombing. Dua unit dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran di Kaltim.
Satu unit ditempatkan di Samarinda sejak 8 September. Sementara satu unit lainnya berada di Balikpapan untuk mendukung penanganan karhutla di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan peralatan berupa 75 unit pompa. Peralatan tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan karhutla, tetapi juga mendukung penanganan kekeringan dan kebutuhan pengairan pertanian.
Dari total luasan lahan yang terbakar, sekitar 1.700 hektare berada di kawasan hutan. Kemudian 38,5 hektare berada di kawasan perkebunan dan sekitar 4.500 hektare berada di luar kedua kawasan tersebut.
BPBD Kaltim kini mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan pemetaan terhadap lahan yang terbakar.
Pemetaan tersebut sekaligus perlu disertai penelusuran status kepemilikan lahan. Data itu dinilai penting untuk membantu mengidentifikasi penyebab kebakaran sekaligus menjadi dasar pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
Buyung kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka lahan.
“Regulasi sudah ada. Tolong tidak lagi membakar lahan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
