Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 senilai Rp3,46 triliun. Besaran anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menopang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di Kota Tepian.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut penyusunan anggaran 2027 tidak berdiri sendiri. Rancangan tersebut mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD Samarinda 2025-2029, RKPD 2027 hingga KUA dan PPAS 2027.
Menurutnya, penyusunan belanja dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja. Artinya, setiap program yang memperoleh dukungan anggaran harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Ini secara khusus untuk meningkatkan optimalisasi belanja, menjaga momentum pertumbuhan, menguatkan program sosial, pendidikan, dan kesehatan sehingga terus dapat berkelanjutan,” kata Andi Harun dalam rapat paripurna DPRD Samarinda, Senin (21/9/2026) malam.
Dari struktur rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,46 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama dengan target Rp1,3 triliun.
Sementara pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp14 miliar.
Pada sisi belanja, Pemkot Samarinda juga merancang pagu sebesar Rp3,46 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp2,98 triliun.
Kemudian, belanja modal disiapkan sebesar Rp438 miliar. Sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan Rp36 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan belanja operasi masih mendominasi struktur APBD 2027. Anggaran ini antara lain menjadi ruang pembiayaan kebutuhan rutin pemerintahan sekaligus penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik dan kebutuhan infrastruktur daerah.
Tak hanya soal pembangunan fisik, kebijakan anggaran 2027 juga diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi Samarinda. Andi Harun menyebut diversifikasi sektor usaha menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Sektor jasa dan perdagangan, konstruksi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu terus diperkuat di tengah kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan perlambatan.
“Terutama pada keberpihakan kita pada UMKM. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini kita bersyukur masih kuat, walaupun kita harus akui bahwa melambat,” ujarnya.
Wali Kota menilai kondisi ekonomi dan inflasi yang masih terkendali menjadi modal untuk menjaga kesinambungan belanja pada sejumlah sektor prioritas.
Di antaranya program sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur.
Bagi Pemkot Samarinda, rancangan APBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan tetap terhubung dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Anggaran bukan sekadar angka. Di dalamnya ada arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan harapan masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
