Samarinda, Klausa.co – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. DPRD Kaltim menilai persoalan tersebut tak cukup diselesaikan dengan menambah fasilitas SPBU, karena masalah utamanya juga berkaitan dengan kuota dan distribusi BBM bersubsidi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Samsun, mengatakan antrean panjang menunjukkan pasokan BBM subsidi belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi itu juga membuka celah penyalahgunaan di lapangan.
“Salah satunya untuk kepentingan alat berat maupun kendaraan operasional sektor pertambangan, baik yang legal maupun ilegal,” kata Samsun, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, penggunaan BBM subsidi oleh sektor yang tidak semestinya ikut mengambil porsi pasokan masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi perlu berjalan beriringan dengan penyesuaian kuota dari pemerintah pusat.
Samsun mencontohkan kondisi di Balikpapan. Kebutuhan yang diajukan daerah, menurutnya, masih jauh lebih besar dibanding alokasi yang disetujui pemerintah pusat.
“Contoh di Balikpapan, mengajukan 75 ribu barel tetapi hanya diberi 25 ribu barel. Daerah lain pun saya yakin mengalami hal serupa,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat wacana penambahan SPBU maupun perpanjangan jam operasional hingga 24 jam dinilai belum menyentuh persoalan utama. Bagi Samsun, penambahan fasilitas tidak akan banyak berarti apabila volume BBM yang masuk ke daerah tetap terbatas.
“Kalaupun menambah SPBU tetapi kuotanya tidak ditambah, itu akan sia-sia,” tegasnya.
Samsun menilai antrean harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menghitung kebutuhan energi Kaltim. Apalagi, daerah ini merupakan salah satu penghasil migas yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi.
Dia meminta pemerintah pusat menghitung kembali kebutuhan riil masyarakat Kaltim sekaligus memperketat pengawasan distribusi. Menurutnya, tambahan kuota harus diikuti dengan pengawasan agar BBM subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak.
Legislator Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara (Dapil Kukar) itu pun mendesak pemerintah segera mengevaluasi alokasi BBM subsidi untuk Kaltim dan memastikan distribusinya tidak bocor ke sektor industri maupun pertambangan.
“Yang kami tuntut kuotanya disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim dan pengawasannya diperketat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru harus mengantre karena BBM subsidi digunakan oleh pihak yang tidak berhak,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
