Samarinda, Klausa.co – Jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, Indonesia tidak perlu menggelar pemilihan umum untuk mencari penggantinya. Konstitusi telah menyiapkan mekanisme khusus. Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas menentukan siapa yang akan mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Skenario pergantian Wakil Presiden itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi dan menyebabkan jabatan Wakil Presiden kosong, tahapan berikutnya akan bergantung pada keputusan Presiden dan mekanisme pemilihan di MPR.
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Prabowo harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut wajib disertai dokumen persyaratan masing-masing kandidat dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menentukan pengganti Gibran. Kedua kandidat juga harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan di hadapan anggota MPR sebelum pemungutan suara berlangsung.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Namun, apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah dukungan yang sama, MPR akan menggelar pemungutan suara ulang satu kali.
Jika hasilnya masih berimbang, keputusan akhir berada di tangan Presiden. Prabowo berwenang menentukan satu dari dua kandidat yang diajukannya untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR. Masa jabatannya bukan lima tahun penuh, melainkan hanya melanjutkan sisa periode pemerintahan yang sedang berjalan bersama Prabowo.
Skenario tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo.
Sementara itu, dua sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebut Gibran diperkirakan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, jika pengunduran diri itu benar-benar terjadi dan diproses sesuai ketentuan, Prabowo akan memegang peran penting dalam menentukan dua kandidat yang akan dipilih MPR untuk mengisi posisi Wakil Presiden. (Fch2/Klausa)
