Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pesan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti sebagai arah kebijakan di tingkat pusat. Pemerintah daerah dinilai perlu menerjemahkannya ke dalam pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Hasanuddin, pesan Presiden mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah di daerah. Pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat bagi generasi mendatang.
“Pesan Presiden tentu menjadi perhatian kita di daerah. Pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,” ujar Hasanuddin.
Dia menilai pesan tersebut semakin relevan bagi Kaltim yang memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional. Selama ini, provinsi tersebut menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap sektor energi dan perekonomian nasional.
Karena itu, Hasanuddin berharap peran Kaltim tidak sebatas sebagai daerah penghasil sumber daya. Nilai ekonomi dari kekayaan daerah juga perlu semakin dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang mendorong pengolahan sumber daya di dalam daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah kebijakan pemerintah pusat terkait swasembada energi. Hasanuddin berharap agenda tersebut turut membuka ruang lebih besar bagi Kaltim untuk mengembangkan hilirisasi, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalimantan Timur selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional. Karena itu, kita berharap kebijakan swasembada energi juga memberikan ruang yang semakin besar bagi daerah, termasuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Prabowo menyampaikan empat pedoman yang menjadi landasan kerja Kabinet Merah Putih. Pedoman itu mencakup pelaksanaan amanat UUD 1945, perlindungan terhadap kepentingan inti nasional termasuk kekayaan bangsa, percepatan penyelesaian persoalan rakyat, serta penempatan kepentingan masyarakat dan masa depan anak cucu sebagai orientasi pemerintahan.
Presiden juga memaparkan capaian pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Sebanyak delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, bawang merah, jagung, telur ayam, dan cabai rawit.
Sementara itu, daging sapi, daging kerbau, bawang putih, dan kedelai masih berada dalam proses menuju swasembada.
Bagi Hasanuddin, berbagai target tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan nasional harus diterjemahkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah sehingga target makro dapat menghasilkan dampak yang konkret di tingkat masyarakat.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus menjadi dorongan untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih luas bagi warga.
“HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan perlu diisi dengan kerja nyata. Tugas kita memastikan masyarakat merasakan pembangunan, memperoleh kesempatan yang lebih baik, dan kesejahteraannya terus meningkat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
