Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali melakukan perombakan struktur pejabat eselon II. Sejumlah posisi strategis di bidang kesehatan, sosial, pendapatan daerah hingga manajemen rumah sakit mengalami pergantian dalam rotasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (28/9/2026).
Rotasi kali ini ditandai dengan pertukaran pimpinan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kaltim. Andi Muhammad Ishak yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial kini dipercaya memimpin Dinas Kesehatan Kaltim. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Sosial ditempati dr. Jaya Mualimin yang sebelumnya memimpin Dinas Kesehatan.
Pergantian juga terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Dasmiah, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, mendapat penugasan baru sebagai Kepala Bapenda Kaltim.
Di sektor layanan kesehatan, Pemprov Kaltim turut mengisi sejumlah posisi strategis di rumah sakit milik daerah. dr. Ariesanty Irawaty Marhabang ditugaskan sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Posisi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS dipercayakan kepada Rosjidah Rahmawati. Sementara, dr. Nurliana Adriati Noor mendapat tugas sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk mempercepat pengisian sejumlah jabatan yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Masih banyak yang akan dilaksanakan penyegaran. Karena proses administrasi kalau terlalu lama, sementara kita sudah membutuhkan untuk organisasi,” kata Rudy.
Dia memastikan pergeseran pejabat belum berhenti pada sejumlah posisi yang diumumkan kali ini. Beberapa perangkat daerah lain masih membutuhkan penyesuaian, termasuk Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Ini masih ada yang belum, pendidikan, masih Inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PUPR,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan rotasi tersebut tidak berkaitan dengan persoalan tertentu maupun isu transparansi anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menyebut pengisian dan pergeseran jabatan merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, penyegaran dilakukan sekaligus untuk memberikan ruang pengembangan karier bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi.
“Kita laksanakan satu penyegaran. Yang kedua, untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita dalam melaksanakan karier,” katanya.
Kebutuhan organisasi dan ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam penataan sejumlah posisi tersebut. Beberapa jabatan yang masih kosong dinilai perlu segera diisi agar organisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Satu, banyak nakes. Dua, juga ada yang kosong-kosong kita isi,” pungkasnya.
Meski sejumlah posisi telah terisi, penataan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim belum selesai. Masih terdapat 14 jabatan yang kosong, di antaranya Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Kesbangpol.
Jabatan lain yang masih kosong meliputi Kepala Biro Adpim, Kepala Biro Umum, Kepala Dispora, Kepala BKD, Kepala Biro POD, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Biro Barang dan Jasa, Kepala Biro Kesra, Sekretaris DPRD Kaltim, hingga Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Dengan masih tersisanya sejumlah jabatan strategis, Rudy mengisyaratkan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim akan berlanjut. Evaluasi, kata dia, tidak hanya melihat posisi yang diduduki, tetapi juga kinerja pejabat dalam menjalankan tugas.
“Mulai hari ini, kami akan melihat kinerja kerja, bukan sekadar jabatan. Yang berprestasi, kita berikan ruang yang lebih besar. Yang lambat di dalam eksekusi, akan kita laksanakan evaluasi,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
