Samarinda, Klausa.co – Isu dugaan permainan ruangan pasien di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda akhirnya mendapat tanggapan resmi dari manajemen. Pihak rumah sakit menegaskan tidak ada praktik manipulatif dalam pengaturan kamar pasien, melainkan prosedur standar untuk menjaga keselamatan dan mutu layanan.
Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD AWS, Nurliana Adriati Noor, menjelaskan bahwa tudingan banyaknya kamar kosong tidak sepenuhnya benar. Ia menegaskan, sebagian ruang perawatan memang sengaja dikosongkan untuk keperluan sterilisasi dan pergantian pasien, bukan karena rumah sakit menolak pasien baru.
“Kekosongan itu bukan karena tidak ada pasien. Tapi kami harus melakukan proses pembersihan dan sterilisasi setiap kali terjadi pergantian pasien agar ruang bisa digunakan kembali dengan aman,” ujar Nurliana, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, RSUD AWS menerima sekitar 86 pasien baru setiap hari, dengan total kunjungan hampir tiga ribu pasien sejak Juli hingga Oktober tahun ini. Setiap kelas perawatan memiliki kapasitas berbeda, mulai dari ruang VIP, kelas satu hingga kelas tiga, serta ruang khusus seperti luka bakar, perinatologi, isolasi, dan stroke center.
Nurliana yang akrab disapa Nana menambahkan, proses penormalan ruang usai penggunaan memang kerap menimbulkan kesalahpahaman. Masyarakat, katanya, sering menganggap ruang kosong sebagai tanda adanya permainan administrasi.
“Ada pasien yang butuh waktu lebih lama untuk pemulihan, jadi belum bisa dipindahkan. Itu bukan berarti ruang lain dibiarkan kosong tanpa alasan,” jelasnya.
Selain itu, RSUD AWS juga menerapkan standar nasional dalam penempatan pasien. Salah satunya, tidak mencampur pasien pria dan wanita dalam satu ruangan. Kebijakan ini kadang memunculkan persepsi bahwa kamar tidak terpakai, padahal sebenarnya sedang menyesuaikan dengan prosedur etika dan keselamatan.
“Kami menjaga tingkat hunian ruangan di kisaran 60-80 persen. Angka itu ideal agar tenaga medis bisa bekerja optimal, dan ruang infeksius tetap steril sesuai prosedur,” tegas Nana.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ikut turun tangan setelah menerima laporan adanya pasien yang gagal mendapat kamar meski rumah sakit disebut masih memiliki ruang kosong.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan laporan tersebut datang langsung dari Wakil Gubernur Kaltim. Ia menilai adanya perbedaan informasi antara kondisi di lapangan dan penjelasan pihak rumah sakit tidak bisa dianggap sepele.
Kasus ini kemudian memicu evaluasi terhadap sistem pelayanan rumah sakit di Samarinda, terutama di tengah pelaksanaan program layanan kesehatan gratis yang kini dijalankan Pemprov Kaltim. (Din/Fch/Klausa)
