Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, yang ingin menormalisasi Sungai Mahakam sebagai langkah pengendalian banjir di Kota Tepian. Meski menghargai niat baik tersebut, Andi Harun menilai pengerukan sungai utama di Kaltim itu bukan solusi paling efektif untuk persoalan banjir di Kota Tepian.
“Kalau konteksnya pengendalian banjir, pasti ada dampak positifnya. Tapi biayanya bisa sangat besar, bahkan lebih dari Rp5 triliun,” kata pria yang akrab disapa AH itu, Kamis (30/10/2025).
Bila yang dikeruk Sungai Karang Mumus, lanjut AH, dirinya sangat setuju. Bahkan telah menjadi prioritas dan sudah ada datanya di provinsi.
Menurut mantan anggota DPRD Kaltim itu, persoalan banjir Samarinda bersumber dari kawasan perkotaan dan anak sungai, bukan dari aliran utama Mahakam. Makanya, ia menilai pendekatan paling tepat ada pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus dan sistem drainase kota.
“Kalau tujuannya untuk pelayaran, saya dukung penuh. Tapi untuk banjir, solusinya ada di Karang Mumus dan drainase,” tegasnya.
AH juga mengaku belum mendapat penjelasan resmi dari Pemprov Kaltim terkait rencana tersebut. Informasi yang ia ketahui justru berasal dari pemberitaan media setelah Rudy Mas’ud berkunjung ke Kementerian Perhubungan.
“Belum ada komunikasi langsung. Tapi tentu saya berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun siapa pun yang punya niat baik membantu pengendalian banjir Samarinda,” ujarnya.
Meski demikian, koordinasi teknis antara Pemkot dan Pemprov disebut tetap berjalan. Andi berharap pembahasan ke depan bisa lebih fokus agar program pengendalian banjir tidak saling tumpang tindih.
“Saya tidak tahu apa yang dibahas di Kemenhub. Tapi kalau beliau butuh data, semuanya sudah lengkap. DED program pengendalian banjir Samarinda sudah siap, kendalanya hanya di pendanaan,” ungkapnya.
Saat ini, Pemkot Samarinda bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Kementerian PUPR telah menetapkan Sungai Karang Mumus sebagai kawasan prioritas. Sejumlah proyek juga sudah disiapkan, antara lain pembangunan pintu air di Jembatan 1 Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, normalisasi Waduk Lempake yang mengalami sedimentasi hingga 800 ribu meter kubik, serta revitalisasi jaringan drainase di wilayah pesisir.
“Semua datanya sudah kami siapkan. Kami siap berkoordinasi kapan pun. Sebagai kepala daerah, tentu saya tetap loyal dan hormat kepada pimpinan di tingkat provinsi,” kata Andi.
Di tengah berbagai upaya itu, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Menurut Andi, program penanganan banjir Samarinda telah masuk dalam prioritas nasional pada tahun anggaran 2026.
“Saya mendapat informasi dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, bahwa Samarinda menjadi salah satu daerah prioritas penanganan banjir. Ini hasil perjuangan bersama,” ujarnya.
Andi menegaskan, penanganan banjir di Samarinda tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan agar upaya pengendalian banjir berjalan tuntas.
“Niat baik Pak Gubernur tentu kami apresiasi. Tapi kuncinya adalah sinergi antara Pemkot, Pemprov, PUPR, hingga DPR RI. Hanya dengan kerja bersama, penanganan banjir ini bisa benar-benar selesai,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
