Samarinda, Klausa.co – Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) mulai merumuskan ulang strategi pemanfaatan alur sungai demi menutup potensi penurunan pendapatan daerah. Di tengah melemahnya transfer dana pusat, sektor transportasi air kembali dilirik sebagai ruang ekonomi yang selama ini belum digarap optimal.
Rudianto Lumbantorua, Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, menilai jalur Sungai Mahakam memiliki potensi signifikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, banyak aktivitas pelayaran yang selama ini menghasilkan pungutan, namun tidak satu pun mengalir ke kas provinsi.
“Saat ini pengguna alur memang membayar, tapi bukan kepada pemerintah,” ujar Rudianto, Kamis (27/11/2023).
Dishub Kaltim tengah menyiapkan pembangunan lokasi tambat kapal resmi di beberapa titik strategis, seperti Sungai Lais dan Sungai Kunjang. Seluruh fasilitas itu rencananya berdiri di atas aset milik Pemprov Kaltim.
Selama ini, sebagian besar kapal lebih memilih bersandar di tambat-tambat yang dikelola swasta dan berada di tengah alur sungai. Situasi ini membuat potensi pendapatan justru mengalir ke pihak lain, bukan ke pemerintah daerah.
Rudianto menegaskan pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menerapkan semua jenis pungutan karena terbatasnya kewenangan. Dari kajian Dishub, retribusi berbasis fasilitas menjadi pilihan paling realistis, sementara skema pajak dianggap tak lagi relevan untuk diterapkan di sektor ini.
Meski jalur Mahakam berada dalam otoritas pemerintah pusat, Dishub Kaltim memastikan komunikasi intens terus dilakukan, termasuk melalui Gubernur Kaltim. Ada sejumlah ruang yang masih bisa dimanfaatkan daerah, antara lain kerja sama konsesi, kolaborasi BUMD dengan Pelindo, hingga pembangunan fasilitas di atas lahan provinsi.
“Dukungan KSOP juga dibutuhkan sebagai pendamping dalam aturan navigasi,” kata Rudianto.
Menurutnya, kapal-kapal yang menunggu giliran bongkar muat pun selama ini dikenakan biaya. Namun, pemasukan itu tak pernah masuk ke pemerintah daerah.
“Jika fasilitas provinsi tersedia, tentu daerah bisa mengambil bagian dari aktivitas itu. Hanya saja modal awalnya besar karena fasilitas harus dibangun terlebih dahulu,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
