Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Sekda Kaltim Beberkan Program Strategis Kaltim

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat Live Dialog Publika TVRI Kaltim bertema Menanti Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim di Studio 1 TVRI Kaltim Samarinda, Senin, 4 April 2022.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup termasuk pengendalian banjir dan peningkatan pelayanan publik masih menjadi isu strategis Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat Live Dialog Publika TVRI Kaltim bertema Menanti Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim di Studio 1 TVRI Kaltim Samarinda, Senin, 4 April 2022.

Bahkan lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau review Perda RPJMD yang didalamnya memetakan isu-isu strategis.

“Apa yang sudah menjadi isu strategis Provinsi Kaltim ini, itu sudah kita review dengan kondisi pandemi Covid-19,” tegas Sri Wahyuni.

Baca Juga:  Pemerataan Infrastruktur Jalan, Faktor Penting untuk Dukung Pendidikan di Bumi Etam
Advertisements

Dengan isu-isu strategis inilah, menurut Sri, menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan.

Dan, dalam waktu dekat ini tambahnya, momentum untuk pemetaan isu strategis yang dibahas dalam mekanisme musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Kaltim.

“Jadi isu-isu strategis itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi ada musrenbang yang sudah berjenjang sesuai format yang ditentukan. Bagaimana bertemunya antara aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran dewan (DPRD) dengan program perangkat daerah (pemerintah daerah) itu bisa sinergi untuk mewujudkan visi dan misi Kaltim,” jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini.

Baca Juga:  Pergub 49/2020 Tidak Relevan, Jika Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Direvisi

Karena ujarnya lagi, Perda ditetapkan lembaga legislatif (DPRD Kaltim), maka secara bersama-sama (legislatif dan eksekutif/Pemprov Kaltim) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan RPJMD itu.

Advertisements

“Sebab RPJMD ditetapkan dengan Perda (kesepakatan DPRD dan Pemprov) untuk dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat,” tandas Sekda yang baru dilantik pada 1 April lalu.

Musrenbang itu sendiri tambahnya, untuk memperkuat isu-isu strategis dan fokusnya apa saja masalah kekinian yang dihadapi Kaltim.

“Salah satunya program Pemprov Kaltim dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi,” pungkas Sekda perempuan definitif pertama yang dimiliki Pemprov Kaltim ini.

Baca Juga:  Encik Wardani: UMKM Perlu Pendampingan, Bukan Sekadar Bantuan

Dialog dipandu Said Husen menghadirkan narasumber Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu dan Dekan Fakuktas FKIP Universitas Mulawarman Samarinda Muhammad Noor.

Advertisements

(DNG/ADV/Diskominfo Kaltim)

Bagikan

prolog dan benuanta

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co