Samarinda, Klausa.co – Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pemerintah. Keterbatasan anggaran, perubahan pola bisnis akibat digitalisasi, hingga persoalan akses menuju destinasi wisata menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi Bincang-bincang Pariwisata: Sinergi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Mitra dalam Mewujudkan Tantangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digelar di Rooftop Grand Verona Hotel Samarinda, Selasa (30/6/2026).
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan transformasi digital telah mengubah wajah industri pariwisata. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung konektivitas dan layanan digital, menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah memang menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, situasi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan inovasi.
“Pariwisata sekarang sudah bergerak ke arah digitalisasi. Karena itu, infrastruktur menjadi faktor yang sangat berpengaruh,” ujarnya.
Selain memperkuat infrastruktur, Ririn menilai promosi destinasi wisata dan pelestarian budaya harus berjalan beriringan. Salah satu langkah yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ialah mempresentasikan kawasan hutan lindung kepada UNESCO sebagai bagian dari upaya memperoleh pengakuan dunia terhadap potensi daerah.
Ia menegaskan, pengembangan sektor pariwisata hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh unsur dalam konsep pentahelix mampu berkolaborasi dan menjalankan perannya masing-masing.
Di sisi lain, pelaku industri perhotelan mengaku masih menghadapi tekanan. General Manager Grand Verona Hotel, Hendri Kurniawan, mengatakan kondisi bisnis hotel saat ini belum sepenuhnya pulih karena tingkat hunian masih sangat bergantung pada kegiatan pemerintahan.
“Perhotelan sekarang seperti sesak napas, padahal kami juga memiliki kontribusi terhadap pariwisata Kaltim,” katanya.
Hendri menjelaskan, aktivitas wisata di Kalimantan Timur hingga kini masih terkonsentrasi di sejumlah daerah seperti Berau, Balikpapan, dan Samarinda. Sementara itu, hotel juga harus beradaptasi dengan perubahan perilaku wisatawan yang kini lebih banyak melakukan pemesanan melalui platform digital.
Sekitar 70 persen tamu hotel, kata dia, datang melalui aplikasi pemesanan daring. Meski memperluas pasar, sistem tersebut membuat hotel harus membayar komisi kepada penyedia platform sehingga mengurangi pendapatan yang diterima.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim, Dian Rosita. Ia menegaskan pembangunan sektor pariwisata merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Karena itu, PUTRI terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengembangan desa wisata sebagai bagian dari industri pariwisata daerah.
Menurut Dian, konsep kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan wisatawan harus diwujudkan dalam program nyata. Ia juga mengingatkan masih banyak destinasi wisata di Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar, tetapi belum berkembang karena akses menuju lokasi masih terbatas.
Sementara itu, perwakilan Badan Pengurus Pusat Fashion Kriya Kreatif Nusantara (Fascreeya), Anas Maghfur, menilai Kalimantan Timur memiliki kekuatan pada sektor wastra dan kriya yang dapat menjadi identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi kreatif.
Ia meyakini, melalui pembinaan yang berkelanjutan, proses kurasi yang baik, serta dukungan akses pasar, produk fashion dan kriya lokal memiliki peluang menembus pasar internasional.
“Ketika wisata tumbuh bersama ekonomi kreatif, akan lahir industri. Dari industri akan tercipta lapangan kerja, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
