Kukar, Klausa.co – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Disdamkarmatan Kukar) menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, tak menampik bahwa masalah utama yang menghambat kinerja mereka adalah keterbatasan anggaran dan minimnya sumber daya manusia.
“Damkar bukan tugas yang bisa dianggap remeh. Setiap pos sektor di kecamatan punya standar operasional yang cukup tinggi. Sayangnya, anggaran yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan,” ungkap Fida.
Setiap pos sektor, menurutnya, membutuhkan fasilitas yang tak murah. Mobil pemadam, mobil tangki air, ambulans, mobil komando, hingga rescue unit adalah perlengkapan wajib yang harus ada di tiap sektor. Dengan 20 kecamatan yang harus dilayani, kebutuhan anggaran pun membengkak.
“Satu unit kendaraan operasional saja bisa memakan biaya yang sangat besar. Bayangkan kalau harus memenuhi kebutuhan di 20 kecamatan,” lanjutnya.
Di tengah keterbatasan ini, Fida dan tim tak tinggal diam. Salah satu strategi yang mereka tempuh adalah melibatkan relawan sebagai kekuatan tambahan. Bagi Fida, keberadaan relawan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem penyelamatan yang mereka bangun.
“Kehadiran mereka sangat berharga. Makanya saya tidak main-main. Mereka bukan hanya dibentuk, tapi juga dibina semaksimal mungkin,” kata Fida.
Namun, ada dilema tersendiri dalam mengandalkan relawan. Meski berkontribusi besar, mereka bekerja tanpa bayaran. Fida menyadari bahwa tak semua bisa bertahan dalam situasi seperti itu.
“Mereka mengabdikan diri dengan sukarela. Kami berusaha menjaga semangat mereka. Tapi kalau ada yang memutuskan keluar, kami tidak bisa memaksa,” imbuhnya.
Ketidakpastian anggaran tahun 2025 semakin memperumit keadaan. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai dana operasional Disdamkarmatan. Meski begitu, Fida masih bisa bernapas lega. Setidaknya, kebutuhan dasar seperti bahan bakar dan gaji pegawai masih aman.
“Yang penting, bahan bakar cukup untuk operasional selama setahun. Gaji personel juga masih terpenuhi, tidak ada pemotongan atau efisiensi,” ujarnya.
Meski demikian, harapan tetap ada. Fida berharap pemerintah daerah bisa memberi perhatian lebih kepada instansi yang ia pimpin.
“Kami hanya ingin menjalankan tugas dengan maksimal. Kalau dukungan dari pemerintah lebih kuat, masyarakat Kukar pun bisa lebih terlindungi,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
