Samarinda, Klausa.co – Ribka Tjibtaning Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan, hadir saat Pendidikan Kader Pratama (PKP) diberlangsungkan di Kaltim.
Dalam kesempatan itu ia memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ribka Tjibtaning mengatakan, kaderisasi merupakan hal penting untuk menanamkan ideologi sekaligus mengenalkan sejarah kepartaian.
“Kader Pratama itu kan memang program partai kita, itu kan pengkaderan ada tiga kader pratama, madya, utama. Minimal kader pratama kan tau sejarah partainya, PDI- Perjuangan punya sejarah yang tersendiri yang partai lain tidak punya itu harus tau,” ucapnya, saat ditemui di kantor DPD PDI-Perjuangan Jln. Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda, Minggu, (5/12/21).
Dalam kesempatan ini, Ribka Tjibtaning juga mengingatkan bahwa perempuan itu lebih hebat, lebih ulet sehingga ke depan kader-kader perempuan mampu menyiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2024.
Menurutnya, dalam pemilu 2024 kader perempuan yang di usung oleh PDI-Perjuangan harus memenuhi secara kualitas tidak hanya memenuhi aturan minimal 30 persen.
“Kita juga menyiapkan kader-kader perempuan karena itu masih ketentuan KPU, susah mencari kader-kader perempuan ketika nanti itu memenuhi kuota 30 persen dan tidak nanti asal comot-comot aja tapi memang kader,” jelasnya.
Di PDI-Perjuangan sendiri kesetaraan gender menjadi hal yang penting, karena dari pengalaman beliau ketika berdiskusi di daerah penempatan perempuan sering di nomor tiga kan, hal itu lah yang berpengaruh di kursi parlemen RI hanya mampu 17 persen saja.
“Kalo gender kan tergantung partai masing-masing, kadang-kadang partai ini juga nggak fair misalnya di satu daerah udah tau itu satu kursi tapi perempuannya di taruh selalu nomor tiga makanya yang ke angkut itu nomor satu itu laki-laki makanya yang di parlemen di DPR RI masih 17 persen terus,” tambahnya.
Ribka Tjibtaning yang juga merupakan Anggota DPR RI menegaskan bahwa kader perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap aturan kursi 30 persen namun perannya harus sama seperti kader laki-laki.
“Makanya perempuan ini diberdayakan menjadi kader-kader tidak hanya pelengkap tapi dia sebagai kader yang sama seperti laki-laki,” tutup dia.
(Tim Redaksi Klausa)
