Kukar, Klausa.co – Di tengah keterbatasan lahan dan anggaran, Kelurahan Melayu di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), perlahan menata peningkatan layanan kesehatan warganya. Salah satunya dengan membangun Posyandu Mawar 1, yang diharapkan menjadi tonggak bagi posyandu lain di wilayah tersebut.
Sejauh ini, sebagian besar posyandu di Kelurahan Melayu masih menumpang di rumah warga. Hal yang menyulitkan pengelolaan serta pengembangan layanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.
Lurah Melayu, Aditiya Rakhman, menyadari situasi ini. Namun, bukan perkara mudah mencari lahan di wilayah yang kecil dan padat seperti Kelurahan Melayu.
“Akan ada bangun Posyandu tahun ini di Mawar 1, karena memang kondisi di Kelurahan Melayu itu sulit untuk mendapatkan lahan. Wilayah kami kecil dan padat, sementara lahan milik pemerintah juga terbatas,” ungkap Aditiya.
Jalan keluarnya, sebidang tanah di samping RSUD AM Parikesit bisa dimanfaatkan untuk mendirikan Posyandu Mawar 1. Lahan itu sebelumnya merupakan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Setelah mendapat lampu hijau dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Kukar, rencana pembangunan pun mulai digagas.
“Sebelumnya, sebagian lahan itu sudah dihibahkan ke Lapas. Tapi kami masih bisa memanfaatkan area yang tersisa. Dengan persetujuan Sekda dan Bupati, akhirnya boleh dibangun di situ Posyandu Mawar 1,” jelasnya.
Aditiya paham, posyandu bukan sekadar tempat singgah untuk kegiatan rutin. Idealnya, posyandu harus memiliki bangunan sendiri agar bisa berkembang lebih mandiri. Jika masih menumpang di rumah warga, banyak keterbatasan yang harus dihadapi.
“Kalau posyandu mau dibangun, pertama harus punya tanah sendiri, bangunan juga harus berdiri sendiri, termasuk surat-suratnya. Semuanya harus atas nama posyandu agar bisa mandiri,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, Posyandu Mawar 9 sudah lebih dulu memiliki bangunan permanen setelah seorang warga menghibahkan tanahnya pada tahun 2023. Namun, Posyandu Mawar 1 harus bersabar. Pembangunannya baru dijadwalkan pada 2025, tergantung ketersediaan anggaran.
“Sekarang masih terkendala program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Jadi ada beberapa anggaran yang harus dirasionalisasi, termasuk karena adanya program makan bergizi gratis,” kata Arditiya.
Kelurahan Melayu sendiri memiliki 12 posyandu. Harapannya, ke depan semuanya bisa berdiri di atas lahan sendiri. Dengan begitu, pelayanan kesehatan masyarakat tak lagi bergantung pada kebaikan hati warga yang bersedia meminjamkan rumahnya.
“Dengan adanya bangunan sendiri, posyandu bisa lebih berdaya. Kalau masih di rumah warga, mereka enggak bisa merombak atau memodifikasi area posyandu. Bantuan yang diberikan pun nantinya benar-benar untuk posyandu, bukan rumah warga,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
