Samarinda, Klausa.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) jadi perhatian setelah prosesnya di ujung November tampak berlangsung dalam waktu sempit. Namun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fakhruddin, menepis anggapan bahwa pembahasan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, kesan mepet justru muncul karena Badan Anggaran (Banggar) mengambil langkah ekstra hati-hati dalam meneliti setiap alokasi dana.
Husni, yang akrab disapa Ayub, menyampaikan bahwa persoalan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di Kaltim. Pemerintah daerah di banyak provinsi lain pun menghadapi dinamika serupa, terutama terkait tekanan efisiensi dari pusat. Karena itu, komunikasi intensif antara Pemprov, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi krusial agar kebijakan efisiensi dapat diterapkan secara bertahap.
“Kita sampaikan reasoning dan presentasi ke pemerintah pusat bahwa Kaltim layak mendapat pengurangan sedikit. Proses menunggu keputusan ini yang membuat waktunya terasa mepet,” ujar Ayub, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan, tahapan pembahasan anggaran telah disusun di Badan Musyawarah (Banmus) melalui agenda yang terstruktur. Seluruh asumsi anggaran, termasuk proyeksi transfer pusat, disusun sedekat mungkin dengan kondisi faktual.
“Kita asumsikan, prognosiskan, dan seterusnya. Alhamdulillah, keberpihakan pemerintah pusat terhadap Kaltim cukup lumayan,” ucapnya.
Ayub juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam menjaga ruang fiskal Kaltim. Menurutnya, lobi strategis ke pusat tetap menjadi kunci agar besaran efisiensi yang dibebankan ke daerah tidak terlalu menekan.
“Ini upaya lobi agar efisiensi tidak terlalu besar terhadap Kaltim,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
