Jakarta, Klausa.co – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus ‘turun gunung’ karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.
Menanggapi tudingan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.
“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab,” ungkap Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Klausa.co, Sabtu (17/9/2022).
Bahkan, Hasto membandingkan era SBY dengan era Soeharto soal manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Pada era Soeharto, kata Hasto, tidak ada manipulasi DPT, sementara era SBY manipulasi DPT bersifat masif sebagaimana terjadi di Pacitan.
“Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tegasnya.
Hasto menegaskan dan mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024. Namun Hasto memperingatkan ke SBY untuk berhati-hati jika menganggu Presiden Jokowi.
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.
Hasto menegaskan apa yang disampaikan oleh pihak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan.
“Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” tegasnya.
Menurut Hasto Kristiyanto, sebagai seorang ayah, wajar jika SBY ingin yang terbaik buat sang putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju Pilpres 2024 mendatang.
“Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto juga menyebut dari penelitian, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang pernah menjadi Presiden RI ke-7 menggunakan dana hasil kenaikan bahan bakar minyak alias BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
“Dampak lebih lanjut, rezim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY,” ucapnya.
“Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” sambungnya.
Bahkan, Hasto Kristiyanto mengaku bisa menunjukkan berbagai skema dan bukti-bukti kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi. Pada kesempatan yang sama, Hasto menegaskan bahwa kita mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024.
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung,” tuturnya
Sebelumnya, SBY menyatakan kesiapannya turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres.
Hal ini disampaikan SBY dalam video yang diunggah akun Tiktok @pdemokrat.sumut sebagaimana dikutip Klausa.co, pada Sabtu (17/9/2022). Video itu diduga diambil dalam acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, 15-16 September 2022.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ucap SBY.
“Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” kata SBY yang disambut sorak Sorai para kader Demokrat yang hadir di acara tersebut.
Lebih lanjut, SBY mengingatkan selama 10 tahun pemerintahannya, tidak pernah ada upaya melakukan kecurangan pada pemilu. Apalagi mencegah partai mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres.
“Ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” tegas SBY.
(Tim Redaksi Klausa)
