Samarinda, Klausa.co – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Samarinda. Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Fraksi PAN menilai keberhasilan meraih opini WTP secara beruntun mencerminkan adanya komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, keberhasilan tersebut juga membawa konsekuensi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PAN, Joko Wiratno, mengatakan opini WTP merupakan pencapaian yang layak diapresiasi karena menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, ia mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak membuat pemerintah merasa puas dengan kondisi yang telah dicapai.
Menurut Joko, prestasi itu justru harus menjadi motivasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik terus mengalami peningkatan.
“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya, Rabu malam (29/7/2026).
Selain menyoroti aspek tata kelola, Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Menurut mereka, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada sumber pendapatan lain.
Meski demikian, PAN mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak dilakukan dengan kebijakan yang justru membebani masyarakat. Pemerintah diminta lebih fokus menggali potensi yang telah dimiliki daerah melalui pengelolaan yang lebih optimal.
Joko menjelaskan, sejumlah langkah yang dapat ditempuh antara lain mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih mudah dan berkualitas.
Dia menegaskan, peningkatan PAD seharusnya lahir dari efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, bukan melalui penambahan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat.
“Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah beban yang tidak proporsional kepada masyarakat,” kata Joko.
Menurutnya, apabila PAD dapat ditingkatkan melalui mekanisme yang sehat, pemerintah akan memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai program pembangunan sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tanpa memberikan tekanan tambahan kepada warga.
Lebih lanjut, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
PAN berpandangan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, Joko berharap pemerintah tetap konsisten melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, komitmen tersebut akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus menopang pembangunan Kota Samarinda dalam jangka panjang.
“Fraksi Partai Amanat Nasional berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan terus ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Joko. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
