Lompat ke konten utama

Klausa.co

PAN Ingatkan Samarinda Siap Hadapi Ancaman Penyusutan Fiskal

Juru bicara fraksi PAN DPRD Samarinda, Joko Wiratno saat membacakan pandangan akhir terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2025 Pemkot Samarinda. (Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan strategi menghadapi potensi penurunan kapasitas fiskal pada tahun-tahun mendatang. Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi sejak dini agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang keuangan daerah berpotensi menyempit.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Samarinda, Joko Wiratno, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu malam (29/7/2026).

Menurut Joko, perubahan kondisi fiskal merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai menyusun langkah antisipatif agar kemampuan keuangan daerah tetap mampu menopang program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:  DPRD Kaltim Minta Publik Realistis Soal Penyusutan Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan

“Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pemerintah kota mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

PAN menilai upaya menghadapi tantangan fiskal tidak cukup hanya dengan meningkatkan penyerapan anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Karena itu, fraksi tersebut mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Keberhasilan pembangunan, menurut PAN, tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik maupun pembangunan daerah.

Joko juga mengingatkan agar penyusunan program pembangunan ke depan dilakukan lebih selektif dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.

Baca Juga:  Duka di Tikungan Vila Tamara, Kisah Hidup dan MendiangTiga Relawan GMS

“Pengelolaan APBD perlu semakin mengedepankan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, serta orientasi pada hasil sehingga setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co