Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengantongi capaian besar dalam perluasan transaksi non-tunai. Pada 2025, Samarinda tercatat sebagai daerah dengan kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terbaik di Kalimantan Timur (Kaltim). Capaian ini membuka peluang Kota Tepian masuk nominasi penghargaan Bank Indonesia yang bakal diumumkan pada 28 November 2025.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut prestasi tersebut bukan alasan untuk melambat. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah wajib terus menekan gas, terutama dalam percepatan elektronifikasi pendapatan dan belanja.
“Proses ini sudah berjalan lima tahun. Seharusnya kita bisa berada di atas rata-rata dan semakin mendekati 100 persen,” kata Andi, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, elektronifikasi bukan sekadar urusan teknis pembayaran digital. Sistem non-tunai dinilai mengubah cara kerja birokrasi—lebih efisien, lebih transparan, dan memperkuat akuntabilitas tata kelola. Ia menekankan, presisi elektronifikasi memiliki kaitan langsung dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Semakin presisi elektronifikasi, semakin besar kontribusinya terhadap PAD. Hubungannya sangat linear,” tegasnya.
Andi juga menyinggung dua sumber hambatan dalam elektronifikasi: perangkat internal dan penerimaan masyarakat. Ia meminta pembenahan sistem dilakukan jika masalah datang dari sisi internal. Namun bila resistensi muncul dari masyarakat, pemerintah siap menyiapkan dukungan agar penggunaan transaksi elektronik semakin mudah diterima.
“Evaluasi terus didorong terhadap titik-titik yang masih belum optimal,” ujarnya.
Dengan dukungan Bank Indonesia, Bankaltimtara, serta seluruh pihak dalam ekosistem pembayaran digital, Andi optimistis Samarinda bisa melompat lebih jauh pada 2026.
“Harapannya, progres tahun depan semakin mendekati 100 persen,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
