Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Search

Makmur Sebut Kualitas Pembangunan di Kaltim Belum Maksimal

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Musrenbang Penyusunan RKPD 2023 Kaltim di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (20/4/2022) (Humas DPRD Kaltim)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Kaltim pada Rabu (20/4/2022).

Kegiatan yang terlaksana di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur ini merupakan tahapan penting dan puncak pertemuan para pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan apresiasi kepada segenap pihak di antaranya pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, media massa, akademisi maupun seluruh masyarakat yang senantiasa menunjukkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan di Kaltim.

“Sinergi dan kolaborasi dari seluruh agen pembangunan yang telah berjalan selama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan visi RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 yaitu berani untuk Kaltim berdaulat,” ungkapnya.

Advertisements

“Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan saya dengan Pak Hadi Mulyadi (Wakil Gubernur) untuk memimpin Kaltim 2018 – 2023. Berkenaan dengan itu, kita semua patut mengucap syukur, bahwa ditengah pandemi Covid 19, pembangunan Kaltim masih dapat berjalan dengan baik,“ sambungnyanya.

Sementara itu, pada penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta pemerintah provinisi maupun kabupaten dan kota betul-betul memperhatikan pemerataan pembangunan, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Menurut dia, dalam menyusun program strategis, perlu adanya kesepahaman bersama antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan DPRD mengenai persoalan apa saja yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Misalnya infrastruktur dasar, air, listrik, jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan, adalah sebagian contoh persoalan yang harus dirumuskan dengan baik. Harapan Kita dengan merumuskan itu, akan ada capaian-capaian yang menyangkut indikator kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca Juga:  Gebyar Pajak Kaltim, Total Hadiah Rp4 Miliar Buat Wajib Pajak Taat

Mantan Bupati Berau ini mengungkapkan, kualitas pembangunan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, masih belum maksimal. Seperti di sektor pendidikan, jalan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat masih tertinggal.

Advertisements
Advertisements

Padahal, kata dia, Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pembangunan kawasan IKN, sangat diharapkan dapat menyentuh di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim sehingga pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Dinkes Kaltim Terus Lakukan Koordinasi Perkembangan Kasus GGAPA di Indonesia

“Kita harapkan pembangunan IKN ini, harus merata di seluruh kabupaten/kota. Walaupun memang yang diprioritaskan itu di daerah penyangga, tapi kita harapkan daerah lain juga diperhatikan secara maksimal,” paparnya.

Makmur berharap, apa yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut, dapat diperjuangkan, terutama persoalan akses infrastruktur jalan yang kerap kali dikeluhkan masyarakat.

Advertisements
Advertisements

“Akses jalan diperhatikan secara maskimal, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat juga lancar. Jadi diharapkan, kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota bisa memahami kondisi wilayahnya,” ujarnya.

(APR/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

prolog dan benuanta

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co