Samarinda, Klausa.co – Kehadiran Rudy Mas’ud dalam rangkaian kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, ke sejumlah daerah menuai reaksi beragam. Rudy, yang statusnya sebagai calon gubernur pemenang Pilgub Kaltim 2024 masih menunggu putusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), terlihat mendampingi Akmal Malik dalam kunjungan tersebut.
Akmal Malik diketahui melakukan kunjungan kerja selama beberapa hari ke wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Dalam kegiatan itu, Rudy Mas’ud turut hadir bersama istrinya, Sarifah Suraidah. Dokumentasi perjalanan yang diunggah di akun resmi Pemprov Kaltim memancing perbincangan hangat di media sosial.
Beberapa warganet mempertanyakan keberadaan Rudy dalam kegiatan resmi pemerintahan tersebut. Akun @Se_Mu, misalnya, mengungkapkan keraguannya terhadap netralitas pemerintah daerah.
“Kok bisa Pj Gubernur sama Rudy, kan belum dilantik. Berarti Pemprov Kaltim tidak netral,” tulisnya.
Sementara itu, akun @gal_ri berkomentar, “Loh, kan masih proses di MK. Gimana sih?”
Juru bicara pasangan calon Rudy-Seno, Sudarno, memberikan penjelasan terkait polemik ini. Menurutnya, kehadiran Rudy dalam kunjungan kerja Pj Gubernur semata-mata karena undangan pribadi dari Akmal Malik.
“Rudy Mas’ud diundang secara pribadi oleh Pj Gubernur, baik sebagai rekan maupun sahabat. Beliau tidak hadir dalam kapasitas sebagai Calon Gubernur Kaltim Terpilih,” ujar Sudarno, Kamis (16/1/2025).
Ia menegaskan bahwa undangan tersebut bersifat informal dan tidak ada kaitannya dengan kapasitas Rudy sebagai kandidat gubernur.
“Persepsi boleh saja beragam, tetapi undangan itu ditujukan kepada beliau (Rudy Mas’ud) tanpa embel-embel apa pun,” katanya.
Sudarno juga meminta masyarakat untuk tidak memperbesar polemik ini. Menurutnya, kehadiran Rudy tidak melanggar aturan apa pun dan lebih mencerminkan hubungan personal dengan Pj Gubernur.
“Hal seperti ini wajar, dan tidak ada yang perlu dipersoalkan,” pungkasnya.
Kehadiran Rudy dalam kegiatan resmi pemerintahan di tengah proses sengketa pilkada menyoroti kompleksitas dinamika politik di Kalimantan Timur. Di satu sisi, kunjungan kerja Pj Gubernur adalah agenda rutin pemerintahan. Namun, di sisi lain, keterlibatan figur yang tengah berstatus calon terpilih memunculkan berbagai tafsir di masyarakat.
Akmal Malik dan Pemprov Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Sementara itu, publik menanti perkembangan lebih lanjut dari proses hukum di MK yang akan menentukan status akhir Rudy Mas’ud sebagai gubernur terpilih. (Yah/Fch/Klausa)