Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, meminta dukungan penuh dari DPR RI, khususnya Komisi VI, untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang menghambat percepatan pembangunan di daerah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Andre Rosiade, Rabu (18/6/2025), di Ruang Ruhui Rahayu, Kegubernuran Kaltim.
Dalam forum tersebut, Rudy menyoroti sejumlah isu mendesak. Mulai infrastruktur dasar, distribusi pupuk, hingga layanan dasar seperti internet dan listrik desa. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan regulasi, investasi, dan intervensi aktif BUMN, percepatan kesejahteraan masyarakat Kaltim akan sulit terwujud.
“Kami butuh dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi yang konkret dan tepat sasaran. Ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan Kaltim yang cukup kompleks,” ujar Rudy Mas’ud.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kelangkaan pupuk. Gubernur menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap program swasembada pangan yang tengah digalakkan baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Pak Dirut, jangan sampai pupuk kurang di Kaltim. Ketahanan pangan kami sangat bergantung pada ketersediaan ini,” tegas Rudy kepada perwakilan BUMN sektor pupuk.
Masalah jaringan internet yang belum merata juga menjadi perhatian. Rudy mengeluhkan banyaknya wilayah blankspot di Kaltim yang menyulitkan digitalisasi layanan publik dan pendidikan.
“Jaringan kami sering putus-putus, Pak Direktur,” kata Rudy kepada Direktur Network PT Telkomsel, Indera.
Tak kalah penting, Gubernur juga menyoroti minimnya elektrifikasi desa di Kaltim. Menurutnya, masih banyak wilayah pedalaman yang belum tersentuh aliran listrik, meskipun program Listrik Desa menjadi prioritas nasional.
“Kasihan desa-desa kami di pedalaman, Pak Dirut. Listrik belum masuk,” ucapnya.
Transportasi laut juga tak luput dari kritik. Rudy berharap PT Pelni dapat mengaktifkan kembali jalur rutin ke Samarinda yang sempat berhenti beroperasi. Ia menyindir kondisi itu dengan menyebutnya seperti “dinosaurus yang punah.”
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan komitmennya untuk menyuarakan aspirasi Kaltim. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan elektrifikasi desa sebagai prioritas, dengan anggaran mencapai Rp49 triliun secara nasional.
“Tidak boleh ada desa tanpa listrik. Kaltim termasuk prioritas dalam program ini. Kami akan kawal agar pembangunan infrastruktur energi di sini dipercepat,” ujar Andre. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
