Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 yang disebut bakal menjadi salah satu periode paling ketat dalam satu dekade terakhir. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa rencana pemotongan dana transfer dari pusat berpotensi mengubah banyak agenda pembangunan daerah.
Dari pagu sekitar Rp21,1 triliun yang seharusnya diterima Kaltim, pemerintah pusat disebut hanya menyalurkan kurang lebih Rp15 triliun. Pengurangan sekitar Rp6,1 triliun itu membuat ruang fiskal Kaltim tergerus signifikan.
Hasanuddin alias Hamas menilai kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian secara menyeluruh. Ia menyebut hampir 70 persen komponen Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas, sehingga konsekuensinya tak bisa dihindari.
“Situasi ini mengharuskan semua sektor merampingkan program. Kita tidak punya pilihan selain menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal yang ada,” ucap Hamas, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, program sosial yang selama ini bersifat fasilitas tambahan kemungkinan menjadi kelompok pertama yang dievaluasi. Ia mencontohkan program bantuan perjalanan ibadah seperti Gratispol dan Jospol, yang mencakup umrah serta keberangkatan marbot masjid, dinilai tidak menyentuh kelompok masyarakat secara luas, sehingga berpotensi dikurangi jika pemangkasan jadi berlaku.
Di sisi lain, Hamas menegaskan sektor pendidikan harus dipertahankan. Ia menilai layanan pendidikan merupakan fondasi utama peningkatan kualitas SDM dan tidak boleh menjadi korban penghematan.
Ia menambahkan bahwa keputusan final soal program mana yang akan disesuaikan tetap berada di ranah eksekutif. DPRD, kata dia, menunggu skema yang disiapkan pemerintah daerah.
Sambil menanti kepastian, Hamas menyebut Gubernur Kaltim terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Namun regulasi resmi mengenai pemangkasan masih belum terbit.
“Perpres yang menjadi dasar pemotongan belum keluar. Informasinya masih sebatas penyampaian dari kementerian,” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
