Jakarta, Klausa.co – Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meneguhkan diri sebagai salah satu daerah yang unggul dalam keterbukaan informasi publik. Predikat Informatif, yang sudah melekat selama lima tahun berturut-turut, berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024.
Dengan raihan skor 98,31, Kaltim menduduki peringkat kedua nasional, tepat di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meraih skor 98,52. Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyusul di posisi ketiga.
Pencapaian ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam konferensi pers di Jakarta, saat mempromosikan kegiatan Maratua Run pada (23/1/2025). Dalam pidatonya, Akmal menegaskan pentingnya komitmen semua pihak untuk menjaga standar keterbukaan.
“Peringkat ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami ingin memastikan transparansi tetap menjadi prioritas, baik dalam hal menyampaikan berita baik maupun tantangan yang dihadapi,” ujar Akmal Malik.
Ketua Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse, memuji keberhasilan ini sebagai bukti nyata konsistensi pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Imran menekankan bahwa angka-angka ini bukan sekadar simbol, melainkan representasi dari layanan informasi yang semakin mudah diakses masyarakat.
“Ini soal memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Predikat Informatif menunjukkan bagaimana Pemprov Kaltim terus menjaga kepercayaan publik,” kata Imran.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, memastikan bahwa proses penilaian Monev KIP dilakukan dengan transparan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam meninjau dan memberikan masukan terhadap hasil evaluasi ini.
Keberhasilan Kaltim mempertahankan predikat Informatif mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Lebih dari sekadar capaian formalitas, transparansi informasi menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan pelayanan. (Wan/Fch/Klausa)
