Samarinda, Klausa.co– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mendapat kepastian soal tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun, kabar baik itu belum cukup untuk menambal defisit pendapatan daerah yang masih menembus Rp3 triliun.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov dan instansi terkait pada Senin (13/10/2025). Ia mengatakan tambahan DBH bakal cair pada kuartal pertama 2026, yakni antara Februari atau Maret mendatang.
“Penambahan DBH akan dilakukan di kuartal pertama 2026. Jadi antara Februari atau Maret nanti kita akan menerima tambahan dari pusat,” ujar Seno.
Penyaluran tambahan DBH itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyatakan akan menambah alokasi anggaran untuk Kaltim setelah mempertimbangkan besarnya kontribusi provinsi ini terhadap penerimaan nasional, khususnya dari sektor sumber daya alam.
Selain tambahan di awal 2026, Pemprov Kaltim juga masih menunggu realisasi kekurangan pembayaran DBH dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Seno, tagihan itu masih diproses dan kemungkinan besar akan ditransfer pada November 2025 dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun.
“Tagihan kita masih berjalan, Insyaallah November nanti ada tambahan Rp1,1 triliun lagi,” jelasnya.
Meski begitu, Pemprov Kaltim masih harus menghadapi tekanan fiskal. Penurunan pendapatan terjadi bukan hanya akibat pemangkasan DBH, tapi juga karena melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seno menegaskan, kondisi ini turut memengaruhi transfer ke kabupaten dan kota.
“Kondisi ini berdampak ke seluruh daerah, termasuk kabupaten dan kota, karena dana transfer ikut berkurang. Karena itu, kami dorong pemerintah daerah untuk memperkuat PAD masing-masing,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Kaltim kini menyiapkan strategi efisiensi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya melalui penggabungan program lintas daerah agar belanja pembangunan bisa lebih hemat dan memberi dampak yang lebih luas.
“Beberapa kegiatan bisa kita jalankan secara kolaboratif, supaya lebih hemat dan hasilnya bisa dirasakan bersama,” kata Seno. (Din/Fch/Klausa)
