Samarinda, Klausa.co – Pasangan petahana Pemihihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, bergerak cepat. Sebuah Tim Khusus (Timsus) telah dibentuk guna mencegah salah satu momok terbesar dalam kenduri demokrasi, politik uang. Dengan gelaran Pilgub yang tinggal menghitung bulan, tepatnya pada November 2024, pasangan ini menegaskan komitmen untuk menjaga kemurnian suara rakyat.
Ketua Harian Timsus, Sapta Guspiani, yang juga menjabat sebagai bagian dari Tim Pemenangan, menggaungkan ajakan bagi masyarakat untuk turut ambil bagian. Ajakan ini tak hanya sekadar formalitas, melainkan panggilan bagi mereka yang ingin menjadi “pejuang demokrasi.” Sapta menyatakan, siapapun yang ingin berkontribusi sebagai relawan pemantau, baik di tingkat Kabupaten/Kota hingga RT, dipersilakan untuk mendaftar.
“Tugas utama tim relawan ini adalah mengawasi serta menangani dugaan politik uang yang mungkin saja terjadi selama proses pemilihan. Kami ingin memastikan Pilgub Kaltim berjalan bersih, jujur, dan adil,” ujar Sapta tegas, pada Minggu (15/9/2024).
Sapta menambahkan, target ambisius tim ini adalah merekrut hingga 10 ribu relawan yang akan disebar untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara. Tak hanya itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Bawaslu menjadi bagian dari strategi besar Timsus untuk memastikan setiap potensi pelanggaran bisa ditindak sedini mungkin.
“Tim relawan ini bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga untuk menjaga keamanan para saksi dari intimidasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga sudah menyiapkan tim hukum yang terdiri dari seribu pengacara untuk mendampingi setiap pelapor,” ungkapnya.
Sapta tak main-main. Jika ada yang terbukti melakukan politik uang, tim hukumnya akan segera bertindak.
“Orangnya harus ditangkap,” tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pasangan Isran-Hadi dalam menciptakan demokrasi yang lebih cerdas dan berintegritas. Mereka berharap masyarakat Kaltim bisa memilih pemimpin dengan bijak, tanpa terpengaruh oleh praktik kotor yang mencederai pesta demokrasi.
“Kami ingin menghentikan politik uang yang seolah menjadi budaya dalam setiap ajang pemilu. Demokrasi harus kita jaga dari sinyal-sinyal negatif semacam ini,” pungkas Sapta. (Nur/Mul/Klausa)
