Samarinda, Klausa.co – Polemik seputar pelaksanaan program Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat. Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kaltim menilai kegaduhan tersebut lebih banyak dipicu perbedaan pemahaman masyarakat terhadap kriteria dan mekanisme penerima manfaat.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim telah menegaskan program Gratispol masih terus dievaluasi. Program yang baru pertama kali dijalankan itu diakui belum sepenuhnya berjalan mulus, seiring ditemukannya sejumlah kekurangan dalam implementasi di lapangan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut Gratispol merupakan kebijakan perdana sehingga wajar bila masih memunculkan persoalan teknis maupun kesalahpahaman di masyarakat.
“Ini program perdana, tentu tidak ada yang langsung sempurna. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan, dan itu sedang kami tindak lanjuti dengan pembenahan,” ujar Rudy, Senin (9/2/2026).
Dia menjelaskan, dari puluhan ribu penerima manfaat yang telah terdata, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menerima bantuan lantaran belum memenuhi persyaratan. Situasi tersebut, kata dia, kerap dimaknai keliru sebagai kegagalan program.
“Dari puluhan ribu penerima Gratispol, mungkin ada yang belum terakomodasi. Itu yang kemudian menimbulkan salah persepsi seolah-olah program ini gagal,” jelasnya.
Rudy menegaskan, salah satu syarat utama penerima Gratispol adalah berstatus sebagai anak daerah Bumi Etam. Selain itu, program ini diprioritaskan bagi mahasiswa reguler, bukan mahasiswa kelas eksekutif.
“Mahasiswa reguler yang kami maksud, bukan yang eksekutif. Ini yang sedikit keliru dipahami,” tegasnya.
Tak hanya mahasiswa, Pemprov Kaltim juga menyasar tenaga pendidik dalam kebijakan penguatan sektor pendidikan. Menurut Rudy, kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru.
“Kalau gurunya hebat, mahasiswa dan siswa akan mengikuti,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
