Samarinda, Klausa.co – Penyusunan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 diperkirakan kembali dihadapkan pada besarnya kebutuhan anggaran sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengusulkan alokasi sekitar Rp2,3 triliun untuk membiayai program pendidikan, mulai dari pelaksanaan Gratispol hingga pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Usulan tersebut masih berada dalam tahap awal pembahasan sehingga angka maupun rincian program berpeluang mengalami penyesuaian. Namun, Disdikbud memastikan dua agenda utama tetap menjadi prioritas, yakni mendukung keberlanjutan program Gratispol dan memperluas akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan penyusunan anggaran masih berupa rancangan yang akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Yang kami susun saat ini masih berupa rancangan. Fokusnya tetap pada program Gratispol serta pembangunan ruang kelas baru maupun unit sekolah baru sesuai kebutuhan,” kata Rahmat, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, penambahan ruang belajar akan difokuskan di daerah yang mengalami keterbatasan daya tampung. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah peserta didik dengan kapasitas sekolah yang tersedia.
Saat ini, Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi dua wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih karena pertumbuhan jumlah siswa belum diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.
“Daerah yang daya tampung sekolahnya sudah tidak mencukupi tentu akan menjadi prioritas untuk penambahan ruang kelas maupun pembangunan sekolah baru,” ujarnya.
Di tengah tingginya kebutuhan anggaran, Disdikbud juga berupaya mengurangi beban APBD dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat. Sejumlah program rehabilitasi sekolah diusulkan menggunakan pembiayaan APBN agar anggaran daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Rahmat menyebut beberapa proyek rehabilitasi sekolah di Kutai Kartanegara dan PPU telah memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, seluruh usulan program masih akan dievaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Proses tersebut dilakukan untuk memastikan belanja pendidikan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah serta diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Kami akan menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensinya. Semua masih dalam proses pembahasan dan nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutup Rahmat. (Din/Fch/Klausa)
