Samarinda, Klausa.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) menjadi sorotan menjelang penutupan 2025. Hingga akhir November, serapan anggaran dinilai masih berada di level rendah, memicu kekhawatiran DPRD Kaltim soal potensi terhambatnya layanan pendidikan dasar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut lambannya pelaksanaan program pendidikan berdampak langsung pada masyarakat. Terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Pasalnya, menurut Fuad, anggaran tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal yang tak berubah menjadi manfaat konkret.
“Anggaran itu bukan sekadar angka. Itu amanah yang harus diwujudkan menjadi manfaat nyata untuk masyarakat,” tegas Fuad, Kamis (27/11/2025).
Ia menilai kondisi ini paling dirasakan warga di daerah terpencil. Ketika program pendidikan tersendat, akses layanan dasar ikut terhambat. Karena itu, ia meminta Disdikbud menyusun langkah yang lebih presisi dan menyasar kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kami ingin Disdikbud menyusun program yang tepat sasaran. Warga di daerah pinggiran juga perlu akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Fuad juga menggarisbawahi bahwa percepatan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta pemerintah pusat yang menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas. Ia menyebut program Gratispol dan Jospol sebagai bukti nyata komitmen tersebut. Tantangannya kini ada pada pelaksana di level OPD.
“Program Gratispol dan Jospol menjadi bukti bahwa Pemprov memprioritaskan pendidikan. Tinggal bagaimana OPD pelaksana menjalankannya secara maksimal,” katanya.
Di sisi lain, keluhan tentang minimnya keberadaan SMA Negeri kembali mencuat. Banyak siswa masih harus menempuh perjalanan jauh setiap hari hanya untuk mencapai sekolah terdekat, baik di Samarinda maupun Balikpapan. Fuad menilai masalah ini telah berulang dan tak kunjung mendapat solusi.
“Ini keluhan yang berulang. Sekolah masih belum merata, baik di Samarinda maupun Balikpapan,” ungkapnya.
Ia menutup pernyataan dengan pesan tegas bahwa Disdikbud harus lebih peka terhadap kondisi faktual di lapangan.
“Harapan masyarakat sederhana. Mereka ingin anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
