Samarinda, Klausa.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2026 akhirnya diketok. Nilainya jauh dari ekspektasi awal. Dari proyeksi Rp21,5 triliun, angka final yang disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kaltim hanya mencapai Rp15,15 triliun.
Penurunan tajam ini menandai salah satu koreksi anggaran terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Rapat paripurna penetapan digelar Minggu malam(30/11/2025), di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memimpin langsung sidang yang turut dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekdaprov Sri Wahyuni, serta jajaran perangkat daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa arah APBD 2026 dikonsentrasikan pada pembangunan SDM dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan juga merupakan bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” ucap Rudy dalam pidatonya.
Selain sumber saya manusia (SDM), Pemprov menyebut anggaran ini disusun untuk menjawab tuntutan pembangunan strategis daerah, meski dalam kondisi fiskal yang menyempit.
Pendapatan daerah dipatok Rp14,25 triliun. Struktur pendapatannya menunjukkan ketergantungan besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan tembus Rp10,75 triliun.
Pendapatan transfer dari pusat yang biasanya menopang fiskal daerah justru turun drastis menjadi Rp3,13 triliun. Sumber pendapatan lainnya melengkapi komponen pendapatan daerah.
Di sisi belanja, alokasi terbesar ditempatkan pada belanja operasi sebesar Rp8,16 triliun. Belanja modal dianggarkan Rp1,06 triliun untuk pembangunan fisik, sementara belanja transfer sebesar Rp5,89 triliun diarahkan untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
Pemprov juga menyiapkan belanja tidak terduga Rp33,93 miliar.
Rudy memastikan APBD yang disepakati ini segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai penurunan anggaran, terutama dari transfer pusat, merupakan tantangan besar bagi Pemprov. Dari sebelumnya Rp9,33 triliun, dana transfer kini hanya Rp3,13 triliun.
Menurutnya, situasi ini mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas.
“Dengan kondisi anggaran yang menurun, kita berharap pemerintah lebih fokus pada program penting. Termasuk memastikan program Gratispol dan Jospol tetap terlaksana,” kata Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan APBD, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
