Samarinda, Klausa.co – Banjir yang rutin merendam Samarinda kembali menjadi sorotan. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa hanya ditangani di hilir. Hulu Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi kunci utama yang selama ini luput dari perhatian serius.
Di balik genangan yang melumpuhkan kota, ada persoalan mendasar yang mengendap di wilayah hulu. Akmal menuding alih fungsi lahan dan deforestasi yang masif di kawasan Pampang serta wilayah sekitar di Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai biang keladi.
“Pampang sebagian masuk Samarinda, sebagian lagi di Kukar. Pembukaan lahan besar-besaran di daerah ini menggerus daya serap tanah. Akibatnya, saat hujan deras, debit air yang mengalir ke Bendung Benanga melonjak drastis,” ujarnya di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jumat, 31 Januari 2025.
Akmal mengusulkan langkah strategis, yaitu dengan pemetaan komprehensif di hulu.
“Kita harus kaji, apakah perlu penghalang atau sistem penampungan sementara sebelum air masuk ke Samarinda? Ini yang harus dibahas bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tak bisa hanya dibebankan ke Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tak bisa berlepas tangan.
“Air tidak mengenal batas administratif. Aliran dari Kukar turut menyuplai debit ke Samarinda,” kata Akmal.
Ia mendorong Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, serta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang.
Selain pembenahan di hulu, Akmal menyoroti optimalisasi infrastruktur di hilir. Bendung Benanga di Lempake, misalnya, perlu ditingkatkan kapasitasnya.
“Bendung ini harus mampu menampung lebih banyak air saat curah hujan tinggi,” ujarnya.
Namun, opsi membuang air ke Sungai Mahakam bukan tanpa risiko.
“Sungai Mahakam juga mengalami peningkatan debit saat musim hujan. Perlu solusi tambahan, misalnya pompanisasi, agar aliran air lebih cepat menuju hilir,” tambahnya.
Banjir Samarinda bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga koordinasi yang tersendat. Akmal menegaskan bahwa tanpa komitmen bersama, upaya pengendalian banjir hanya akan menjadi wacana berulang.
“Yang terpenting adalah kebersamaan dan komitmen para pemimpin daerah. Kalau tidak, banjir ini akan terus menjadi tamu tahunan,” katanya. (Yah/Fch/Klausa)
