Samarinda, Klausa.co – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 pada Kamis (19/11/2026) menyisakan persoalan. Selain molor sekitar tiga bulan dari tenggat regulasi, agenda paripurna tersebut juga dipertanyakan anggota DPRD Kaltim karena dinilai belum jelas dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus).
Keberatan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, melalui interupsi dalam Rapat Paripurna ke-36, pada Kamis siang. Dia meminta pimpinan dewan memastikan landasan pelaksanaan rapat sebelum kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani.
Darlis mengungkapkan, tidak menemukan agenda penandatanganan tersebut dalam jadwal Banmus yang dimilikinya. Menurutnya, kejelasan agenda menjadi penting agar proses pengambilan keputusan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
“Saya tidak melihat agenda rapat paripurna ini tercantum dalam Banmus. Makanya, saya meminta hal ini diperjelas terlebih dahulu agar landasan pelaksanaan paripurna KUA-PPAS 2027 tidak dipersoalkan nantinya,” ujarnya.
Tak hanya mempertanyakan prosedur rapat, Darlis juga menyoroti mundurnya tahapan kesepakatan anggaran. Dia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan mengenai penyebab KUA-PPAS 2027 baru dibawa ke paripurna pada November.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai keterlambatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, mengingat tahapan penganggaran telah melewati jadwal yang ditentukan.
“Sebelum penandatanganan dilakukan, kami ingin mendapatkan penjelasan dari TAPD mengenai apa yang menyebabkan KUA-PPAS APBD 2027 baru diparipurnakan hari ini,” tegasnya.
Sebelumnya, penandatanganan yang dijadwalkan pada 10 November 2026 ditunda setelah Pemprov Kaltim mengajukan penjadwalan ulang. Salah satu kendalanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Penundaan kembali terjadi pada 18 November. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, saat itu menyebut perubahan jadwal dipengaruhi penyesuaian agenda serta sinkronisasi waktu antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Padahal, Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur kesepakatan rancangan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua Agustus. Dengan demikian, penandatanganan pada 19 November telah melampaui tenggat sekitar tiga bulan.
Sementara itu, Pasal 106 ayat (1) mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda APBD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Artinya, DPRD dan Pemprov Kaltim masih memiliki waktu hingga 30 November 2026 untuk menuntaskan persetujuan APBD 2027.
Ketentuan Pasal 106 ayat (3) juga mengatur konsekuensi administratif atas keterlambatan, dengan sejumlah pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)














