Lompat ke konten utama

Klausa.co

Sepuluh Tuntutan Mahasiswa Kaltim: Karhutla, BBM, Gratispol, hingga TPP Guru

Aksi unjuk rasa di Simpang Empat Lembuswana

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi salah satu sorotan utama Gerakan Rakyat Menggugat dalam aksi unjuk rasa di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Rabu (18/11/2026). Puluhan mahasiswa membawa 10 tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional hingga evaluasi program Gratispol.

Aksi berlangsung dengan memusatkan massa di tengah simpang. Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi melalui pengeras suara dari atas mobil pikap yang dijadikan mimbar. Mereka juga membentangkan spanduk berisi tuntutan dan mengibarkan bendera organisasi.

Humas aksi, Rhenata Cessar Arlyka dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), mengatakan demonstrasi tersebut merupakan upaya membangun kesadaran publik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan serius pemerintah.

Baca Juga:  Pemprov Siapkan 2.454 ASN PPPK pada 2024, Tenaga Pengajar Kaltim Masih Kurang

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) perlu mengetahui berbagai persoalan yang masih terjadi dan tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut.

“Melalui aksi ini, kami ingin memberikan pencerdasan sekaligus membangun kesadaran masyarakat, khususnya di Kaltim, bahwa persoalan yang terjadi saat ini merupakan masalah serius dan harus segera ditangani,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta restorasi wilayah terdampak serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Rhenata menilai persoalan karhutla bukan hanya terjadi di Kaltim, melainkan juga melanda sejumlah daerah lain, termasuk Papua. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan respons pemerintah yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Baca Juga:  DBON Kaltim Sosialisasikan Program Olahraga ke Daerah-daerah, Ini Tujuannya

“Karhutla tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Persoalan ini terus berulang. Kami melihat penanganan pemerintah berjalan lambat sehingga memunculkan kekecewaan,” katanya.

Selain itu, mahasiswa menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus meminta evaluasi program Gratispol dan keterbukaan mekanisme penyaluran anggarannya.

Mereka juga mendesak Pemprov Kaltim memberikan kompensasi kepada warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap. Transparansi penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) pada Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan BPBD turut masuk dalam daftar tuntutan.

Tak hanya itu, massa meminta pemerintah daerah segera melunasi tunjangan guru non-ASN serta tunjangan tambahan penghasilan (TPP).

Baca Juga:  Kaltim Punya Potensi Ekspor Besar, Nidya: Tapi Branding Produk Masih Lemah

Rhenata turut mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan karhutla. Dia meminta pemerintah tidak mengabaikan tanggung jawab dalam menghadapi bencana tersebut.

“Menurut saya, pemerintah harus lebih bijak dan bergerak cepat menangani karhutla. Persoalan ini membutuhkan keseriusan, bukan sikap yang justru mengesampingkan tanggung jawab,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co