Samarinda, Klausa.co – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan Rp1,24 triliun untuk proyek tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) 2027-2029 belum mendapat persetujuan DPRD Kaltim. Sejumlah hal masih harus diperjelas, mulai dari prosedur pengajuan, kesiapan teknis proyek, hingga kemampuan keuangan daerah membiayai kontrak selama tiga tahun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa belum ada keputusan penolakan terhadap usulan tersebut. Pasalnya, pembahasan resmi bersama pemerintah daerah maupun tahapan persetujuan legislatif belum dilaksanakan.
“Kalau disebut ditolak, berarti sudah ada persetujuan sebelumnya. Padahal, pembahasan belum dilakukan dan belum masuk tahapan persetujuan. Posisi saat ini masih sebatas usulan,” ujar Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Penjelasan itu menyusul penundaan rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang semula dijadwalkan pada Minggu (15/11/2026) malam. Sebagai gantinya, pimpinan DPRD menggelar konsultasi internal untuk mencermati rencana pengajuan MYC tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian legislatif ialah perubahan nilai usulan anggaran. Melalui surat tertanggal 11 November 2026, Pemprov Kaltim awalnya mengajukan MYC sebesar Rp1,28 triliun. Namun, sehari kemudian, pemerintah menyampaikan revisi dengan nilai Rp1,24 triliun disertai penyesuaian durasi pengerjaan.
Adapun proyek yang direncanakan mencakup pembangunan sejumlah ruas jalan, di antaranya Sotek-Bongan dan Jalan Kepala Telake, serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II.
Menurut Agusriansyah, setiap paket pekerjaan harus terlebih dahulu dikaji melalui komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur terpenuhi dan proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Skema usulan ini perlu dicermati di komisi-komisi DPRD. Harus dipastikan tidak ada tahapan yang terlewati, tidak menyalahi aturan kewenangan, serta jelas manfaat, output, dan dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.
Di luar kesiapan proyek, kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan penting. APBD Kaltim yang pada 2026 berada di kisaran Rp14 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp12 triliun. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan skema pembayaran MYC agar tidak mengganggu belanja wajib, pelayanan publik, maupun program prioritas seperti Gratispol dan Jospol.
DPRD juga meminta kelengkapan dokumen teknis, meliputi studi kelayakan (Feasibility Study), AMDAL, Detail Engineering Design (DED), serta kepastian status lahan. Khusus pembangunan rumah sakit, kesiapan tenaga medis dan kebutuhan biaya operasional turut harus diperhitungkan.
Termasuk alokasi awal sekitar Rp260 miliar pada 2027 yang masih membutuhkan rincian mengenai biaya perencanaan, pengawasan, dan mekanisme pembayarannya.
Agusriansyah menambahkan, pemerintah perlu memastikan proses pengajuan telah dikonsultasikan dengan instansi terkait, termasuk inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pada akhirnya, penjelasan pemerintah harus bisa diterima publik. Legislatif tentu mempertimbangkan apakah proses dan tahapannya dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk konsultasi dengan inspektorat dan BPK, itu juga perlu dijelaskan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)











