Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak hanya mengejar pemerataan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan penggunaan anggaran. Setiap proyek fisik diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah pedalaman.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pengawasan pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proyek dinyatakan selesai.
Menurutnya, belanja infrastruktur perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, anggaran daerah tidak sekadar terserap melalui berbagai proyek, tetapi menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan dalam jangka panjang.
“Penggunaan anggaran belanja harus dikawal sebaik mungkin agar benar-benar menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Reza menyebut, Komisi III memberi perhatian terhadap upaya pemerintah provinsi memperluas konektivitas, khususnya di kawasan pedalaman yang masih membutuhkan peningkatan akses jalan. Namun, percepatan pembangunan harus disertai perencanaan teknis dan perhitungan anggaran yang matang.
Dia mengingatkan agar standar konstruksi tidak dikompromikan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan.
“Setiap pekerjaan fisik harus direncanakan secara matang, mulai dari penentuan spesifikasi teknis hingga pemenuhan standar mutu konstruksi,” tuturnya.
Salah satu prioritas yang menjadi perhatian adalah peningkatan kemantapan jalan provinsi. Selain memperlancar mobilitas warga, kondisi jalan yang memadai turut menunjang distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya serta memudahkan masyarakat menjangkau pelayanan dasar.
Sejumlah proyek konektivitas di wilayah pedalaman telah dikerjakan. Di antaranya Jalan Tering-Ujoh Bilang sepanjang 28,325 kilometer yang diresmikan pada Januari 2026 untuk menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu.
Kemudian rekonstruksi Jalan Poros Asa-Juaq Asa sepanjang 2,032 kilometer di Kutai Barat yang menggunakan konstruksi beton kaku melalui bantuan keuangan daerah.
Sementara itu, pembangunan Jalan Bongan-Gerunggung sepanjang 30,90 kilometer mulai dikerjakan setelah groundbreaking pada November 2026. Proyek senilai Rp97,85 miliar tersebut ditujukan untuk membuka akses empat kampung di Kutai Barat.
Penguatan konektivitas juga dilakukan melalui pengerjaan Jalan Sumbu IKN atau poros Sotek-Bongan yang menghubungkan Kutai Barat, Penajam Paser Utara, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tak hanya jalan darat, pembenahan infrastruktur transportasi air turut menjadi perhatian, termasuk peningkatan fasilitas Pelabuhan Melak dan perbaikan dermaga penyeberangan Penajam-Balikpapan.
Reza berharap seluruh program tersebut dikawal secara konsisten agar anggaran pembangunan memberikan hasil optimal.
“Kami menginginkan setiap rupiah dana pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelancaran aktivitas ekonomi seluruh warga,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)










