Lompat ke konten utama

Klausa.co

DPRD Kaltim Dorong Peralihan Jalan Aspal ke Beton Rigid, Anggaran Jadi Tantangan

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, M. Samsun.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Penggunaan konstruksi beton rigid mulai didorong sebagai standar pembangunan jalan provinsi di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim menilai konstruksi tersebut lebih mampu menjaga ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang, terutama pada ruas jalan yang selama ini berulang kali mengalami kerusakan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan kebutuhan peningkatan kualitas jalan masih cukup besar, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah jalur beraspal mulai menunjukkan kerusakan sehingga membutuhkan penanganan dengan konstruksi yang lebih kuat.

“Kalau jalan aspal memang sudah mulai banyak yang rusak,” kata Samsun, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penggunaan beton rigid sebenarnya bukan hal baru dalam pembangunan infrastruktur jalan di Bumi Etam. Salah satu ruas yang telah menerapkan konstruksi tersebut adalah jalur Simpang Patung Lembus menuju Sebulu. Kondisinya dinilai relatif baik setelah menggunakan beton.

Baca Juga:  Serapan APBD Kaltim 2021 Belum Sentuh Angka 50 Persen, Veridiana : Pemerintah Kita Sangat Lambat

Samsun menilai, pola pembangunan serupa perlu dilanjutkan agar pemerintah tidak terus-menerus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan jalan yang sama. Namun, peralihan dari aspal ke beton tidak bisa dilakukan sekaligus karena membutuhkan pembiayaan besar dan mencakup ruas jalan yang cukup panjang.

Karena itu, pemerintah provinsi perlu menentukan skala prioritas berdasarkan kondisi jalan dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah. Penyelesaian ruas yang belum tersentuh konstruksi beton menjadi salah satu pekerjaan yang harus didahulukan.

“Yang perlu menjadi perhatian sekarang adalah menuntaskan bagian-bagian jalan yang belum selesai dibangun,” ujarnya.

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal turut menjadi tantangan. Penurunan alokasi anggaran pembangunan jalan berpengaruh terhadap kecepatan pengerjaan proyek infrastruktur. Pemerintah pun harus menyesuaikan target pembangunan dengan ketersediaan anggaran.

Baca Juga:  Pesan Tegas Bupati Mahulu: Setiap Suara adalah Masa Depan

Meski demikian, pemeliharaan dan peningkatan jalan tetap dianggarkan setiap tahun. Penanganannya juga didukung tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pekerjaan Umum (PU) yang membagi cakupan kerja menjadi wilayah selatan, tengah, dan utara Kaltim.

Pembagian wilayah tersebut diharapkan membantu penanganan jalan lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Samsun mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat perbaikan infrastruktur terhenti, mengingat jalan menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas antardaerah.

Dia berharap pembangunan jalan tetap berjalan secara bertahap dengan mengutamakan konstruksi yang lebih tahan lama.

“Walaupun anggaran terbatas, pengerjaan harus tetap berlanjut. Harapannya, ke depan seluruh jalan menggunakan beton rigid,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co