Lompat ke konten utama

Klausa.co

PAN-NasDem Tolak Usulan MYC Rp1,24 Triliun, Pemprov Kaltim Diminta Evaluasi

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Usulan pembangunan Jalan Sotek-Bongan melalui skema Multi-Years Contract (MYC) 2027-2029 mendapat penolakan dari Fraksi PAN-NasDem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Selain mempertanyakan dasar kewenangan pemerintah provinsi membangun ruas jalan berstatus non-status, DPRD juga menyoroti sebagian trase proyek yang disebut melintasi kawasan hutan lindung.

Annggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-NasDem, Baharuddin Demmu, menilai rencana tersebut belum layak disetujui sebelum pemerintah memastikan seluruh persyaratan administrasi dan perizinan terpenuhi.

Persoalan itu mencuat dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin malam. Dalam pembahasan tersebut terungkap sebagian jalur Jalan Sotek-Bongan bersinggungan dengan kawasan Hutan Lindung Gunung Beratus. Demmu keberatan jika pembangunan tetap dipaksakan tanpa kepastian legalitas penggunaan kawasan hutan.

Baca Juga:  Kutim Perlu Pembangunan yang Lebih Manusiawi, Fokus Pendidikan dan Kesehatan Didorong DPRD

“Dari penjelasan dalam rapat, salah satu ruas di Bongan ternyata masuk kawasan hutan lindung. Ini tentu harus diperjelas terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di kawasan hutan membutuhkan izin khusus. Karena itu, Pemprov Kaltim harus memastikan status kawasan sekaligus kelengkapan dokumen sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.

Namun, persoalan hutan lindung bukan satu-satunya hal yang dipertanyakan. Politikus PAN itu juga meminta pemerintah menjelaskan dasar pengusulan pembangunan jalan berstatus non-status menggunakan anggaran provinsi melalui kontrak tahun jamak.

Dia menilai, alokasi anggaran semestinya lebih dahulu diarahkan untuk menangani ruas jalan yang secara administratif menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Terlebih, masih terdapat sejumlah jalan provinsi yang membutuhkan pembangunan maupun peningkatan kualitas.

Baca Juga:  Aktivitas Galian C di Utara Samarinda, DPRD Minta OPD Lakukan Pengawasan Ketat

“Dasar pengusulan ruas tersebut belum terang. Mengapa anggarannya tidak diprioritaskan untuk jalan yang memang menjadi kewenangan provinsi?” tegasnya.

Keberatan Fraksi PAN-NasDem turut mempertimbangkan besarnya anggaran yang diajukan. Total usulan MYC 2027-2029 mencapai Rp1,24 triliun, meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda sebesar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake Rp556,98 miliar.

Demmu menegaskan, besarnya nilai proyek harus diimbangi dengan kesiapan administrasi, kejelasan kewenangan, dan kepastian perizinan. Meski menyatakan penolakan, Fraksi PAN-NasDem masih akan menggelar pembahasan internal untuk menentukan sikap akhir terhadap usulan tersebut.

“Untuk sementara, sikap fraksi adalah menolak. Kami akan membahasnya kembali dalam rapat internal sebelum menentukan keputusan selanjutnya,” pungkasnya. (Din/Fch/DPRD Kaltim)

Baca Juga:  Kasusnya di SP3, Irma Suryani Sebut Penyidik Polresta Samarinda Tidak Profesional dan Melanggar Kode Etik

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co