Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengingatkan bahwa perbaikan kualitas hidup warga Kutai Timur (Kutim) tidak bisa ditopang hanya oleh proyek fisik. Sektor pendidikan dan kesehatan harus dipastikan kuat sebelum daerah bicara lebih jauh soal pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidak akan terjadi selama layanan pendidikan dan kesehatan berjalan setengah-setengah. Ia menyebut, keduanya adalah fondasi wajib dan berada di urutan teratas setiap perencanaan anggaran.
“Pendidikan dan kesehatan harus tetap di posisi teratas dalam prioritas. Infrastruktur tidak akan berarti tanpa SDM yang kuat,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Syarifatul ikut menyinggung kondisi APBD yang tengah menyesuaikan diri akibat kebutuhan belanja daerah. Ia meminta organisasi perangkat daerah melakukan efisiensi, terutama dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Penghematan, lanjutnya, penting agar alokasi anggaran dapat dialihkan ke pembangunan fisik dan layanan dasar.
“Belanja modal seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus terus diprioritaskan. Daerah terpencil pun harus mendapatkan manfaat yang sama,” lanjutnya.
Menurut Syarifatul, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan sektor swasta diperlukan agar program prioritas tidak tersendat oleh keterbatasan anggaran.
Ia berharap arah pembangunan Kutim kelak lebih berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya akses pendidikan yang merata atau layanan kesehatan yang membaik, tetapi juga kesejahteraan yang tumbuh secara menyeluruh.
“Dengan fokus ini, pembangunan di Kutim jangan hanya terlihat dari sisi fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana itu benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
