Lompat ke konten utama

Klausa.co

Isu Pengunduran Diri Gibran, Salehuddin Ingatkan Publik Tak Terprovokasi

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Dinamika politik terkait isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI diminta tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh spekulasi sebelum ada kejelasan resmi mengenai proses ketatanegaraan.

Menurut Salehuddin, persoalan pergantian wakil presiden memiliki landasan konstitusional yang harus dipatuhi. Karena itu, berbagai informasi maupun spekulasi mengenai kemungkinan pengganti Gibran sebaiknya tidak ditanggapi secara berlebihan.

Dia menegaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam perundang-undangan dan menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seluruh tahapan harus berjalan melalui jalur tersebut, bukan berdasarkan desakan atau perdebatan di ruang publik.

Baca Juga:  Pengamat Soroti Inkonsistensi DPRD Kaltim soal Wacana Angket

“Yang terpenting masyarakat tetap cermat menyikapi perkembangan ini. Jangan sampai mudah terprovokasi, karena sudah ada mekanisme yang mengatur dan semuanya harus mengikuti ketentuan di MPR,” ujar Salehuddin, Senin (16/11/2026).

Terkait sejumlah nama yang mulai mencuat dalam pembicaraan publik sebagai kandidat pengganti Gibran, politikus tersebut menilai belum ada urgensi untuk membahasnya lebih jauh. Ia meminta masyarakat menunggu perkembangan dan keputusan dari pemerintah pusat maupun lembaga negara terkait.

“Kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya di tingkat pusat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Salehuddin mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak sampai mengganggu agenda pemerintahan. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius serta koordinasi antarlembaga pemerintahan.

Baca Juga:  Silpa Terealisasi Hampir Rp4 Triliun, Seno Aji Usulkan Sisanya untuk Selesaikan Pembebasan Lahan

Dia menilai, ketidakpastian politik yang berlangsung terlalu lama berpotensi mengurangi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan strategis. Padahal, stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pekerjaan penting yang tidak boleh terabaikan.

“Kita tidak ingin persoalan politik yang berkepanjangan justru mengganggu konsentrasi pemerintah,” tegasnya.

Karena itu, Salehuddin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai koridor konstitusi. Kejelasan proses dinilai penting agar dinamika politik di tingkat nasional tidak berdampak terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Harapannya, semua proses bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga pemerintahan tetap fokus membangun dan menstabilkan ekonomi,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co